Bukan Konglomerat, Ara Doyan Berbagi Harta Pribadi

Jakarta,corebusiness.co.id-Harta kekayaannya masih jauh dari rata-rata para konglomerat, yang mencapai ratusan triliun. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam suatu kondisi rela mengorbankan harta pribadinya untuk membantu meringankan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebanyak 118 konsumen Meikarta mengadukan nasib mereka ke Kementerian PKP melalui kanal BENAR-PKP. Kementerian yang dipimpin Maruarar Sirait tersebut diharapkan bisa menjembatani penyelesaian para konsumen dengan Lippo Group.

Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2017. Proyek kota terencana tersebut berada di dekat Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Also Read:

Keuskupan Agung Jakarta Berduka Atas Wafatnya Paus Fransiskus

“Konsumen yang meminta pengembalian uang ada 88, yang memilih pengembalian uang atau serah terima unit ada empat, dua konsumen meminta serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan,” kata Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur dalam forum pertemuan Kementerian PKP dengan Bos Lippo Group James Riady dan para konsumen Meikarta di Kementerian PKP, pada Rabu, 23 April 2025.

Dari 118 pengaduan yang masuk, Fitrah mengatakan 102 konsumen telah melengkapi data. Artinya, masih ada 16 konsumen yang belum melengkapi. Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR-PKP, tercatat dana senilai Rp 26.855.558.439 sudah dibayarkan 102 konsumen untuk pembelian apartemen.

Also Read:

Dr. Anggawira, M.M., M.H., Menjadi Jembatan untuk Kepentingan Stakeholders

Proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, ini bermasalah karena banyak konsumen yang tidak mendapat kepastian unit garapan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU)—anak usaha Lippo Group. Padahal konsumen sudah melunasi pembayaran sejak 2017.

Also Read:

Expert di Bidang Nuklir, Bob S. Effendi Bentuk Jasa Konsultan PLTN