Jakarta,corebusiness.co.id-Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menanggapi perhatian Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, mengenai masih adanya operator kapal yang belum bersedia mengangkut kendaraan listrik (electric vehicle/EV) melalui jalur laut.

Moeldoko mengungkapkan kendala pengangkutan EV tersebut dalam RDPU Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional bersama Komisi VII DPR RI.

Gapasdap menegaskan bahwa pada prinsipnya operator angkutan penyeberangan tidak menolak EV. Sebaliknya, perkembangan EV merupakan potensi pasar dan bagian dari pertumbuhan ekonomi yang tentu diharapkan dapat dilayani oleh angkutan penyeberangan nasional.

Also Read:

Dekarbonisasi Semester I 2026 Pertamina Group di Atas Target Pengurangan Emisi Tahunan

Namun harus dipahami bahwa pengangkutan kendaraan listrik di atas kapal memiliki profil risiko yang berbeda dibandingkan kendaraan konvensional, terutama berkaitan dengan baterai lithium-ion dan potensi terjadinya thermal runaway.

“Tentu kami sangat berharap dapat mengangkut dan menyeberangkan seluruh kendaraan listrik. Itu merupakan potensi pendapatan atau rezeki bagi operator yang tentu tidak ingin kami tolak. Tetapi ada satu syarat yang tidak dapat ditawar, yaitu keselamatan harus dapat dijamin,” kata Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo melalui keterangan resmi, Kamis (24/9/2026).

Also Read:

Dirut IBC Memetakan Tren Teknologi dan Pasar Baterai Global

Khoiri mengakui saat ini belum seluruh operator kapal memiliki kesiapan teknis, peralatan maupun sumber daya manusia untuk memenuhi seluruh persyaratan pengangkutan EV. Sementara risiko kebakaran baterai kendaraan listrik memerlukan perhatian khusus, karena ketika terjadi thermal runaway, api dan panas dapat berkembang secara intensif, berpotensi mengalami penyalaan kembali (re-ignition), serta membutuhkan strategi penanganan yang berbeda dibandingkan kebakaran kendaraan konvensional.

Dalam ruang kendaraan kapal yang berisi banyak kendaraan dan muatan lain, kondisi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius apabila tidak dideteksi dan diisolasi sejak awal.

Also Read:

Harita Nickel Luncurkan Buku Keindahan Laut Pesisir Barat Pulau Obi, Ini Respons Bupati, Akademisi, dan Peneliti

Karena itu, Khoiri menekankan, kehati-hatian sejumlah operator jangan serta-merta dimaknai sebagai penolakan terhadap EV, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab operator terhadap keselamatan penumpang, awak kapal, kendaraan, muatan dan kapal itu sendiri.

“Nakhoda dan operator membawa tanggung jawab terhadap keselamatan seluruh manusia dan muatan di atas kapal. Kami tidak mungkin mengambil risiko yang belum mampu kami mitigasi dengan baik. Satu kendaraan yang mengalami kebakaran tidak boleh sampai berkembang menjadi musibah bagi seluruh kapal,” terangnya.

Also Read:

Operasional Penerbangan Bandara Soetta Ditutup Sementara, Terdampak Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau

Gapasdap mencatat bahwa pemenuhan standar keselamatan pengangkutan EV membutuhkan berbagai kesiapan tambahan. Di antaranya adalah pengaturan lokasi penempatan EV yang sesuai dengan hasil penilaian risiko dan ketentuan klasifikasi, akses yang memungkinkan penanganan keadaan darurat, pemantauan secara terus-menerus termasuk dengan CCTV atau perangkat deteksi yang dipersyaratkan, penyediaan peralatan proteksi dan isolasi seperti fire blanket sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku, serta prosedur khusus apabila ditemukan peningkatan temperatur atau indikasi thermal runaway.

“Awak kapal juga membutuhkan pengetahuan dan pelatihan khusus untuk mengenali gejala awal kegagalan baterai, melakukan isolasi, mengendalikan penyebaran panas dan api, melindungi penumpang serta melaksanakan prosedur keadaan darurat,” ucap Khoiri.

Also Read:

Harga BBM Nonsubsidi per 1 September, Naik Rp 1.300 hingga Rp 4.050 per Liter

Menurutnya, pemenuhan seluruh persyaratan tersebut membutuhkan investasi tambahan, perubahan prosedur operasi, peralatan khusus dan peningkatan kompetensi SDM. Kondisi dan kemampuan setiap kapal maupun operator juga berbeda sehingga tingkat kesiapannya tidak dapat disamaratakan.

Standar dan Panduan yang Jelas 

Gapasdap mendorong pemerintah segera memberikan regulasi, standar teknis dan panduan operasional yang jelas serta seragam mengenai pengangkutan kendaraan listrik menggunakan kapal penyeberangan dan kapal Ro-Ro/Ro-Pax.

Also Read:

Merger Miratel dan TBIG akan Ubah Peta Industri Telkom Indonesia

Aturan tersebut, disebutkan Khoiri, perlu memberikan kepastian mengenai persyaratan kapal, tata cara penerimaan kendaraan, kondisi baterai yang diperbolehkan, deklarasi dan manifest, penempatan kendaraan di atas kapal, monitoring dan deteksi dini, prosedur isolasi, penanganan thermal runaway, peralatan keselamatan, kompetensi awak, hingga prosedur tanggap darurat dan evakuasi.

“Regulasi juga harus menjelaskan pembagian tanggung jawab antara produsen kendaraan, pemilik kendaraan atau barang, perusahaan logistik, pengelola pelabuhan, operator kapal, badan klasifikasi dan regulator. Jangan sampai seluruh risiko baru berpindah kepada operator dan nakhoda ketika kendaraan sudah berada di atas kapal,” tukasnya.

Also Read:

Gubernur Sherly Apresiasi Dedikasi Harita Nickel Konsisten Jalin Kemitraan dengan Pemprov Malut

Gapasdap juga berpandangan bahwa keselamatan pengangkutan EV harus dimulai sebelum kendaraan memasuki kapal. Pelabuhan harus berfungsi sebagai safety gate, sehingga kendaraan yang akan dimuat telah melalui proses identifikasi dan pemeriksaan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Kendaraan dengan baterai yang diketahui rusak, mengalami benturan berat, menunjukkan kenaikan temperatur tidak normal, mengeluarkan asap atau gas, atau menunjukkan indikasi lain yang berpotensi membahayakan harus dapat dipisahkan dari arus kendaraan normal dan ditangani melalui prosedur khusus.

Also Read:

Tugas Muhamad Fadil Imran Beralih Mengawasi BUMN Holding Pertambangan

“Jangan menunggu kendaraan berada di dalam kapal baru seluruh tanggung jawab keselamatannya diberikan kepada operator. Safety harus dimulai dari darat, dari pintu masuk pelabuhan, sebelum kendaraan memasuki kapal,” pungkas Khoiri.

Gapasdap berpandangan bahwa persoalan ini tidak akan selesai apabila diperdebatkan sebagai pilihan antara kepentingan industri EV dan kepentingan operator kapal. Keduanya mempunyai kepentingan yang sama: EV harus dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi proses distribusinya harus berlangsung dengan aman.

Also Read:

Pertamina Patra Niaga Rampungkan Docking 12 Kapal, Perkuat Distribusi Energi Nasional

Karena itu Gapasdap mendorong Kementerian Perhubungan bersama BKI, Periklindo, produsen kendaraan dan baterai, operator kapal, pengelola pelabuhan, pemadam kebakaran, serta stakeholder terkait segera duduk bersama untuk menyusun standar dan solusi yang aman, realistis dan dapat dilaksanakan oleh industri.

Bila diperlukan, implementasinya dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan kapal dan lintasan, disertai peningkatan peralatan serta kompetensi SDM.

Also Read:

Samsung SDI akan Beli Saham GM di Perusahaan Patungan Baterai EV

“Kami tidak ingin mengatakan EV tidak boleh naik kapal. Justru kami ingin sebanyak mungkin kendaraan listrik dapat kami layani. Tetapi kami juga tidak ingin mengejar pendapatan dengan mempertaruhkan keselamatan. Karena itu mari kita cari jalan keluar bersama agar kendaraan listrik dapat diangkut dengan aman,” urai Khoiri.

Gapasdap menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan sebuah mata rantai. Regulator, badan klasifikasi, pengelola pelabuhan, operator kapal, produsen kendaraan dan baterai, perusahaan logistik, pemilik kendaraan serta pengguna jasa mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam membentuk sebuah ekosistem keselamatan.

“Kemajuan teknologi tidak boleh kita hambat, tetapi setiap perkembangan teknologi harus diikuti perkembangan standar keselamatannya. Gapasdap siap berkolaborasi mencari solusi terbaik. Tujuan akhirnya bukan melarang kendaraan listrik naik kapal, melainkan memastikan kendaraan listrik dapat menyeberang dengan aman, kapal tetap selamat, dan masyarakat terlindungi,” pungkas Khoiri. (Rif)