Jakarta,corebusiness.co.id-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang fokus mewujudkan tiga program utama, yakni swasembada pangan, energi, dan air, dibandingkan membangun mega proyek infrastruktur.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menahan sementara anggaran infrastruktur mengisyaratkan pemerintahannya ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan mega proyek seperti Ibu Kota Negara (IKN), cenderung dikendurkan, dengan pertimbangan keterbatasan anggaran.
Hal ini setidaknya telah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, baru-baru ini. Pihaknya kemungkinan akan menyetop dulu proyek pembangunan besar karena adanya keterbatasan anggaran.
Doddy Hanggodo menyebut, pihaknya akan memaksimalkan “pemanfaatan infrastruktur yang telah ada” untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
“Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan pembangunan-pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan sebagainya untuk sementara mungkin kita hentikan dulu untuk sementara waktu,” ujar Dody seperti dilansir kantor berita Antara.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan akan merestrukturisasi 7 BUMN Karya menjadi 3 perusahaan. Informasinya, pengumuman hasil rekapitulasi restrukturisasi 7 BUMN Karya paling lambat akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.
Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan, dalam proses restrukturisasi ini, ke-7 BUMN Karya akan dipayungi 3 induk perusahaan. Rencananya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan dilebur ke PT Hutama Karya (Persero), lalu PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) akan masuk ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kemudian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan masuk ke PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PTPP.
“Restrukturisasi 7 BUMN Karya bertujuan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan proyek-proyek tersebut. Jadi, bukan berarti proyek dihentikan, melainkan bagian dari penyesuaian kebijakan pemerintah,” kata Erick Thohir di Jakarta.
Adapun beberapa proyek skala besar yang tidak dilanjutkan, kata Erick, sepenuhnya didasarkan pada kebijakan pemerintah, dengan fokus mendukung ketahanan energi, pangan, dan air. Meski begitu, BUMN Karya tetap mengerjakan proyek lain, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
Kebutuhan Fundamental Masyarakat
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI), Anggawira, berpandangan, fokus Presiden Prabowo pada tiga program utama, yakni swasembada pangan, energi, dan air, menunjukkan keberpihakan pemerintahannya pada kebutuhan fundamental rakyat. Pandangan ini sangat relevan, mengingat tantangan global saat ini seperti krisis pangan, ketidakstabilan energi, dan perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan air bersih.
“Program swasembada pangan menjadi prioritas yang sangat tepat, mengingat ketahanan pangan adalah fondasi dari stabilitas nasional. Dengan memperkuat produksi pangan lokal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor, menekan inflasi pangan, dan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian. Untuk itu, teknologi modern, insentif bagi petani, dan pembangunan infrastruktur irigasi menjadi kunci keberhasilannya,” tutur Anggawira kepada corebusiness.co.id, Senin (2/12/2024)
Dalam konteks energi, Anggawira mengemukakan, fokus pada transisi menuju energi bersih harus juga menjadi bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menyebut, diversifikasi energi melalui pengembangan sumber daya terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi dapat meningkatkan kemandirian energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
“Penguatan kapasitas produksi energi lokal tidak hanya menjamin kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Anggawira yang juga Ketua Umum Asosisasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO).
Untuk program pengelolaan air, Anggawira menekankan bahwa penyediaan air bersih adalah kebutuhan dasar yang sering kali terabaikan. Menurutnya, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur pengelolaan air, seperti bendungan, sistem irigasi, dan distribusi air bersih, pemerintah dapat menjamin kebutuhan masyarakat dan mendukung produktivitas sektor-sektor lain seperti pertanian dan industri.
Menurutnya, pilihan Presiden Prabowo mengutamakan program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat dibandingkan pembangunan mega proyek, seperti Ibu Kota Negara (IKN), adalah langkah strategis yang mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.
“Pembangunan IKN memang memiliki nilai simbolis dan jangka panjang, tetapi fokus pada kebutuhan mendasar seperti pangan, energi, dan air dapat memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
Meski begitu, Anggawira menekankan perlunya pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara program jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Jika ketiga program utama ini dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, maka Indonesia dapat mencapai kedaulatan yang berkelanjutan di berbagai sektor.
“Saya percaya fokus pada kebutuhan masyarakat ini akan memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial di masa depan,” kata Anggawira. (Syarif)