Giant Sea Wall, Pengamat Tata Kota: Harus Ada Nilai Ekonomi bagi Masyarakat dan Investor

“Faktanya, belum ada investor tertarik menanamkan investasi untuk proyek GSW,” ucapnya.

Yayat mengemukakan, konsep awal pembangunan GSW harus ada nilai ekonomi. Misalnya, saat ini diwacanakan air yang ditampung di tanggul raksasa itu akan diproses menjadi air tawar untuk kebutuhan masyarakat. Karena itu, harus dirancang pengaturan, misalnya terkait akses keluar masuk kapal-kapal di pelabuhan.

“Harus diteliti pula, apakah di bawah laut sudah ada jaringan kabel optik dan lainnya. Termasuk dirancang jalur untuk nelayan-nelayan tradisional,” imbuhnya.

Also Read:

Pengamat Tata Kota: SDM Jakarta Harus seperti Durian untuk Menjadi Pusat Perekonomian Global

Yayat menekankan, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah air baku yang akan diproses menjadi air tawar, apakah tercemar dari limbah B3 dan limbah lainnya. Dia menyebut, kondisi teluk-teluk di Jakarta saat ini banyak menampung limbah dari daratan yang terbawa arus dari 13 aliran sungai.

Menurutnya, jika air sungai sudah terfilter dan bersih, tidak akan menimbulkan masalah. Seperti yang sudah dilakukan Singapura membangun Marina Barrage tidak hanya berfungsi menampung air hujan, namun perlindungan dari banjir. Singapura juga berhasil mengolah air limbah menjadi air yang bisa digunakan masyarakat.

Also Read:

Prabowo Ngegas Realisasikan Program Fundamental Rakyat dibandingkan IKN

“Kebijakan pemerintah Singapura sangat ketat dalam konteks sistem pembuangan air rumah tangga hingga drainase,” imbuhnya.

Masalah lain, lanjutnya, Ibu Kota Nusantara (IKN) dijanjikan akan diresmikan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia tahun 2029, yang juga masih membutuhkan banyak anggaran dalam proses pembangunannya. Sementara APBN kita terbatas. Belum lagi kebutuhan anggaran untuk makan gizi gratis, mengejar target swasembada pangan, energi, dan air.

Also Read:

YLKI Sampaikan Catatan dan Harapan bagi Perlindungan Konsumen kepada Presiden Prabowo

Kebijakan Presiden Prabowo, dinilai Yayat, agak berbeda dengan kebijakan Presiden Jokowi yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi membutuhkan biaya yang besar. Pemerintah saat ini masih meninggalkan utang untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Hal itu pula menjadi satu faktor penting untuk penyediaan anggaran proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di masa pemerintahan Presiden Prabowo. (Syarif).