Giant Sea Wall, Pengamat Tata Kota: Harus Ada Nilai Ekonomi bagi Masyarakat dan Investor

Hartarto memperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

Menukil Antara, pembangunan megaproyek di wilayah Jakarta itu terdiri atas tiga tahapan atau fase pembangunan. Dimulai dari fase pertama dengan pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.

Fase kedua, pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030. Kemudian fase ketiga, pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040. Jika laju penurunan tanah tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul laut tertutup.

Also Read:

Pengamat Tata Kota: SDM Jakarta Harus seperti Durian untuk Menjadi Pusat Perekonomian Global

Menilik Celah Komersil

Sementara itu, pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan bahwa proyek Giant Sea Wall sudah beberapa kali dibahas pemerintah. Konteks pembangunan GSW tidak sebatas wilayah Jakarta, namun membentang hingga Pantai Pantura atau Pantura Jawa.

Also Read:

Prabowo Ngegas Realisasikan Program Fundamental Rakyat dibandingkan IKN

“Jika Giant Sea Wall menjadi Kebijakan Strategis Nasional (KSN), apakah biayanya ditanggung dari APBN. Jika proyek GSW tercantum dan menjadi bagian KSN, harus dilihat terkait pengganggarannya. Proyek GSW ini ada dua penanggung jawab, yakni tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI. Karena, ada tanggul A dan tanggul B,” kata Yayat Supriatna ketika dihubungi corebusiness.co.id via telepon, pada Selasa (10/12/2024).

Untuk tanggung jawab B, Yayat mencontohkan terkait penanganan tanggul di pesisir Pantai Utara, yang sebagian sudah dikerjakan oleh Pemprov DKI bersama pemerintah pusat. Tanggul itu berfungsi untuk mengantisipasi rob yang bisa menyebabkan terjadinya banjir atau pasang laut yang melewati kawasan tersebut.

Also Read:

YLKI Sampaikan Catatan dan Harapan bagi Perlindungan Konsumen kepada Presiden Prabowo

“Tapi, untuk proyek GSW sebelumnya tidak terlepas dari skenario reklamasi. Jika dalam proyek GSW hanya dua pulau yang direklamasi, ada investor yang tertarik atau tidak? Awalnya ada wacana akan dilakukan reklamasi di tujuh pulau, karena reklamasi bagian dari GSW. Jadi tidak hanya mengamankan wilayah pesisir Jakarta saja,” tuturnya.

Yayat mempertanyakan, jika GSW dibangun melibatkan investor, bagaimana feedback-nya untuk mereka. Misalnya, di atas GSW akan dibangun jalan tol yang menghubungkan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) hingga wilayah Kabupaten Bekasi. Bisa saja jalan tol ini menjadi daya Tarik investor dari sisi bisnis. Pembangunan jalan tol itu sebagai bentuk privacy kompensasi yang didapat investor.