Inikah Sosok Pengamat Pertanian yang Dimaksud Mentan Amran?

Jakarta,corebusiness.co.id-Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan proses hukum terhadap seorang pengamat pertanian sedang berjalan. Ia mengungkap status pengamat tersebut merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama.

Pidato Mentan, Andi Amran Sulaiman di acara Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-49 Universitas Sebelas Maret (UNS) yang diunggah di kanal YouTube UNS, pada Rabu, 12 Maret 2025, menjadi viral. Dalam pidatonya itu, Amran memaparkan program swasembada pangan serta pembangunan cetak sawah rakyat di Merauke, Papua Selatan.

Yang membuat video itu viral, dengan ekspresi serius Amran sempat menyinggung ada seorang pengamat pertanian mengkritik kebijakan program swasembada pangan Pemerintahan Presiden Prabowo.

Also Read:

Momentum Panen Raya, Serapan Beras Bulog Tembus 1 Juta Ton

Pernyataan Amran memantik media massa menyingkap tabir sosok pengamat pertanian tersebut. Tanpa spesifik menyebut nama dan perguruan tinggi pengamat itu saat ini beraktivitas, Amran menyampaikan bahwa ia melaporkan pengamat tersebut ke pihak berwajib.

“Banyak yang sudah tahu siapa (pengamat) ini, proses hukum sudah berjalan hingga ke penegak hukum,” kata Amran dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Kamis (17/4/2025).

Also Read:

Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Utamakan Pengadaan Beras Dalam Negeri

Menurutnya, pengamat tersebut dinilai telah menyebarkan opini tanpa dasar. Kritik pengamat tersebut bukan untuk membangun, melainkan untuk kepentingan pribadi.

Amran bahkan mengungkap bahwa pengamat tersebut diduga pernah melakukan pelanggaran saat menjalankan proyek di Kementerian Pertanian. Dugaan itu muncul atas hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang menemukan adanya pelanggaran berupa proyek fiktif.

Total pelanggaran kontrak, disebutkan Amran, mencapai 23 poin dan negara dirugikan hingga miliaran rupiah.

Also Read:

Presiden Minta Semua Pihak Kerja Keras dan Kolaborasi untuk Meningkatkan Sektor Pertanian 

“Barang yang diadakan tidak digunakan. Banyak proyek yang fiktif dan tidak sesuai kontrak. Setelah saya menjabat kembali, tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi. Karena itulah, dia mulai melancarkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar,” ungkapnya.

Amran menuding, pengamat tersebut hanya bersuara lantang saat dirinya menjabat. Pada periode pertama kepemimpinannya (2014–2019), kritik-kritik tajam kerap dilontarkan. Namun saat posisi Mentan dijabat oleh tokoh lain (2019–2023), suaranya nyaris tak terdengar. Kritik keras baru kembali mencuat pada akhir 2023, tepat setelah Presiden kembali melantik Amran sebagai Menteri Pertanian.

Also Read:

Badan Pangan Nasional Ungkap Kondisi dan Harga Pangan Pasca Lebaran

Mentan menyatakan bahwa sebagian besar kritik dari pengamat tersebut hanya didasarkan pada asumsi tanpa dukungan data yang valid. Kritik-kritik itu mencakup program cetak sawah, food estate, kebijakan wajib tanam bawang putih 5 persen bagi importir, hingga program pompanisasi.

“Terakhir, ia menuding program makan siang dan susu gratis rawan korupsi. Semua ini dilakukan bukan karena niat membangun, tapi karena kepentingan pribadi,” tukasnya.

Also Read:

Pencapaian dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Serap Gabah Petani oleh Bulog Kabupaten Klaten

Teradar di Bogor

Corebusiness.co.id mencari informasi pengamat pertanian yang dimaksud oleh Amran. Dari penyisiran jejak digital, ada pemberitaan salah satu media daring yang diterbitkan Selasa, 7 Januari 2025, melansir pernyataan Peneliti Indonesian Politic, Economic, and Policy Institute (IPEC), Bramantyo Bontas yang mengkritisi sikap pengamat pertanian yang juga guru besar institut negeri di Bogor, Jawa Barat, berinisial DAS.

Bontas menduga kritik yang dilontarkan DAS patut diduga memiliki dasar dan muatan politik berbeda, karena narasi yang dibangunnya selalu bersifat tendensius.

Also Read:

Wamentan Sudaryono: Bantul Konsisten Produksi Padi Terbaik Nasional

 “Setiap dia kritik, pasti akan ada muatan politik atau narasi lain. Padahal itu kan cara lama yang sebenarnya publik juga sudah tahu,” ujar Bontas, Senin (6/1/2025), seperti dikutip media daring itu.

Bontas meminta agar pengamat tersebut berbicara secara proporsional, karena sektor pertanian tidak bisa dibaca hanya dari pikirannya saja. Baginya, pertanian saat ini sudah memiliki kemajuan, di mana hampir semua komoditas memiliki lonjakan peningkatan produksi yang cukup besar.

Also Read:

Tanam Padi Wadah 6.400 Ember Raih Penghargaan MURI

Ia juga menyarankan DAS bicara sesuai fakta,  jangan berdasarkan asumsi pribadi.

“Itu namanya menggiring opini agar masyarakat terbelah. Jangan mengganggu pertanian yang saat ini sudah ada di jalan yang benar,” ucapnya.

Also Read:

Serapan Gabah Bulog Tembus 300 Ribu Ton Setara Beras, Siap Hadapi Panen Raya 2025

Media daring ini juga memuat pernyataan Pengamat politik dan kebijakan publik dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK), Saiful. Dia menyoroti DAS lantaran pernah “mendadak bisu” sebagai pengamat pertanian setelah mendapatkan proyek senilai lebih dari Rp5 miliar pada tahun 2022. Proyek tersebut berfokus pada pemetaan komoditas hortikultura.

Menariknya, ketika DAS kembali meneken kontrak untuk proyek Swakelola Pengembangan Lahan Pertanian Produktif di tahun 2023, ketika proyek berjalan, kritik dia mereda.  Namun, ketika akses terhadap proyek terputus, kritik kembali membanjiri ruang publik.

Also Read:

Mentan Amran Targetkan 12 Juta Ton Produksi Padi di Jawa Timur

Masih menukil media ini, sebelumnya di tahun 2017, AB2TI yang dipimpin DAS menjalin kerja sama benih padi Kementan dalam rangka pemuliaan varietas dan produksi benih padi. Namun, proyek tersebut akhirnya dihentikan oleh Kementan.

Kerja sama yang seharusnya berjalan selama tiga tahun itu akhirnya dihentikan di tahun pertama. Pasalnya, AB2TI dinilai tidak menunjukkan kesiapan dan ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Also Read:

Panen dan Serap Gabah di Gresik, Mentan Amran: Petani Bahagia, Terima Kasih Presiden Prabowo

Alih-alih memberikan kritik berbasis data dan saran konstruktif, menurut Syaiful, pengamat tersebut justru terlihat membangun narasi swasembada pangan seenaknya. Kritiknya lebih terlihat seperti upaya untuk menggiring opini publik demi merusak citra program swasembada yang saat ini tengah diupayakan keras oleh Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman. (Rif/bbs)