BPS: Sektor Hortikultura Dominan PMDN, Swasta, Minim Kemitraan

Jakarta,corebusiness.co.id-Pagu anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura, Kementerian Pertanian, dipatok Rp 503,43 miliar untuk tahun 2026, tidak mencapai angka triliun seperti diterima Ditjen lainnya. Catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bisa dijadikan gambaran capaian kinerja di sektor hortikultura.

Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman menegaskan arah baru pembangunan pertanian yang kini berfokus pada hilirisasi sektor pertanian guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Langkah ini menjadi tindak lanjut setelah target pangan nasional, khususnya beras, optimis tercapai.

Mentan Amran menyampaikan bahwa setelah pangan dinilai aman, arah pembangunan pertanian ke depan akan difokuskan pada hilirisasi sektor perkebunan, hortikultura, dan peternakan.

Also Read:

Mentan dan Kabapanas Amran: Mulai 22 Oktober 2025 HET Pupuk Diturunkan 20 Persen

Kementerian Pertanian, kata Amran, juga telah menyiapkan rancangan investasi Rp 371 triliun untuk 14 komoditas pertanian. Dari jumlah itu, ia mengklaim sektor pertanian bisa mencetak 8,6 juta lapangan kerja. Hal itu disampaikan Amran saat berpidato dalam acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia-Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Adapun 14 komoditas sasaran investasi dan hilirisasi meliputi kelapa dalam Rp 7,2 triliun, kakao Rp 44,86 triliun, mete Rp 18,40 triliun, kopi Rp 24,71 triliun, tebu Rp 65,77 triliun, kelapa sawit Rp 107,56 triliun, ayam Rp 8,6 triliun.

Also Read:

Istana Kaji Status Bulog di Tengah Wacana Dilebur dengan Bapanas

Kemudian, ada juga komoditas lada dan pala Rp 9,88 triliun, ubi kayu Rp 15,91 triliun, bawang putih Rp 3,48 triliun, cold chain Rp 93 miliar, kapas Rp 46,20 triliun, kacang tanah Rp 12,03 triliun, dan kacang hijau Rp 6,01 triliun.

Pagu anggaran untuk Kementan sendiri telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebesar Rp 40,145 triliun untuk tahun 2026, naik dari pagu awal Rp 40 triliun dengan tambahan Rp 145 miliar.  Pagu anggaran itu akan digunakan antara lain untuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 2,75 triliun, Dirjen Perkebunan Rp 5,99 triliun, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 1,16 triliun, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 4,42 triliun, dan Dirjen Hortikultura Rp 503,43 miliar.

Also Read:

Amran Sulaiman Apresiasi Capaian Kinerja Arief Prasetyo Adi

Dari rincian masing-masing di Direktorat Jenderal Kementan, terlihat pagu anggaran Ditjen Hortikultura lebih kecil, hanya Rp 503,43 miliar. Mengapa lebih kecil? Tentu yang bisa menjelaskan Dirjen Hortikultura itu sendiri.

Tren Perkembangan Hortikultura 2021-2025

Also Read:

Jabatan Arief Prasetyo Dua Kali Digantikan Amran Sulaiman

Menurut BPS Indonesia, hortikultura adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengembangan, perlindungan, usaha, pemberdayaan dan pembiayaan yang berhubungan dengan tanaman buah buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka.

BPS mencatat, selama periode 2021–2025, jumlah perusahaan hortikultura di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2021 tercatat sebanyak 221 unit, dan tahun 2025 meningkat menjadi 244 unit atau bertambah sekitar 10,41 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Also Read:

Produksi Beras hingga November 33,19 Juta Ton, Mentan Bersiap Deklarasikan Swasembada Beras

Menurut wilayah, Pulau Jawa tetap menjadi pusat konsentrasi utama dengan jumlah 172 unit perusahaan tahun 2025, atau setara dengan 70,49 persen dari total nasional. Angka tersebut relatif stabil, namun masih menunjukkan tambahan usaha baru dalam lima tahun terakhir.

Posisi berikutnya ditempati oleh Pulau Sumatera dengan 36 unit (14,75 persen), dan Pulau Bali–Nusa Tenggara sebanyak 19 unit (7,77 persen). Sementara wilayah Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku–Papua, masing-masing hanya berkontribusi kurang dari 3 persen terhadap total nasional.

Perusahaan hortikultura cenderung lebih terkonsentrasi di provinsi tertentu di Pulau Jawa. Tiga wilayah dengan jumlah perusahaan terbesar adalah Jawa Barat (69 perusahaan, 28,28 persen) Jawa Timur (52 perusahaan, 21,31persen), dan Jawa Tengah (37 perusahaan, 15,16 persen). Dominasi Jawa sebagai pusat perusahaan hortikultura menunjukkan adanya konsentrasi investasi dan infrastruktur hortikultura di wilayah tersebut, sementara di luar Jawa jumlah perusahaan relatif jauh lebih kecil.

Also Read:

Sejarah Baru, Deflasi Beras September untuk Pertama Kali sejak 2021

Dalam hal kelompok tanaman yang diusahakan, tanaman buah-buahan menjadi komoditas utama dengan porsi 29,51persen atau dikelola oleh 72 perusahaan. Diikuti oleh sayuran (66 perusahaan, 27,05 persen), tanaman campuran (60 perusahaan, 24,59 persen), tanaman hias (42 perusahaan, 17,21 persen), dan biofarmaka (4perusahaan, 1,64 persen). Struktur ini menunjukkan bahwa subsektor buah buahan dan sayuran mendominasi hampir 60 persen usaha hortikultura di Indonesia.

Usaha hortikultura di Indonesia tahun 2025 masih sangat didominasi oleh badan usaha swasta berbentuk PT dan CV, yang secara keseluruhan mencapai lebih dari 93 persen dari total nasional. Sementara itu, kontribusi dari bentuk badan usaha lain seperti koperasi, yayasan, maupun BUMN masih sangat terbatas.

Also Read:

Perdana, NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

Berdasarkan status perusahaan, sebagian besar berbentuk tunggal yaitu sebanyak 208 unit atau sekitar 85,25 persen, sedangkan yang berstatus cabang berjumlah 36  unit atau 14,75 persen.

Dominan PMDN tanpa Kemitraan

Also Read:

Beras Berjamur masih Aman Dikonsumsi?

Jika ditinjau dari status permodalan, berdasarkan catatan BPS Indonesia, mayoritas  merupakan Penanaman Modal Dalam  Negeri (PMDN) sebanyak 220 unit  atau 90,16 persen. Sementara perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) hanya tercatat sebanyak  24 unit atau 9,84 persen. Saat ini, permodalan hortikultura nasional masih sangat bergantung pada modal dalam negeri.

Berdasarkan karakteristik kemitraan, sebanyak 174 unit (71,31 persen) tidak melaksanakan kemitraan, dan 70 unit (28,69 persen) merupakan pelaksana kemitraan.

Also Read:

Mentan Amran Gugat Tempo Rp 200 Miliar terkait Pemberitaan “Poles-Poles Beras Busuk”

Dari sisi pengolahan hasil, tercatat mayoritas, yaitu 192 unit (78,69 persen) belum memiliki unit pengolahan, dan 52 unit (21,31 persen) memiliki unit pengolahan. Sementara itu, dilihat dari status registrasi, baru 43 unit (17,62 persen) perusahaan hortikultura yang telah memiliki registrasi, sedangkan 201 unit (82,38 persen) belum terdaftar.

“Jadi, sebagian besar perusahaan hortikultura di Indonesia tahun 2025 masih beroperasi tanpa kemitraan, belum memiliki fasilitas pengolahan, serta belum melakukan registrasi usaha,” tulis BPS.

Also Read:

YLKI Desak Pemerintah Membereskan Masalah Beras

Tahun 2025, sebanyak 63,11 persen perusahaan bergerak di bidang budidaya, 21,54 persen di bidang perbenihan, serta 15,36 persen merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya sekaligus perbenihan.

Dari sisi tenaga kerja, perusahaan hortikultura menyerap sekitar 29.111 pekerja pada tahun 2025. Tenaga kerja laki-laki mendominasi dengan 19.277 orang atau sekitar 66,22 persen, sedangkan perempuan hanya 9.834 orang atau sekitar 33,78 persen. Dari total tersebut, sebanyak 5.444 orang bekerja sebagai pekerja lapangan tetap dan 20.550 orang lainnya bekerja sebagai pekerja lapangan tidak tetap. Selain itu, terdapat 3.107 orang yang bekerja di bidang administrasi atau kantor. (Rif)