Presiden Dikirimi Tembusan Surat Keberatan dan Solusi Perubahan Tarif Royalti Pertambangan

Jakarta,corebusiness.co.id-Sebanyak 19 asosiasi pertambangan sepakat mengirimkan surat keberatan dan solusi ke Kementerian ESDM yang ditembuskan kepada 12 kementerian dan lembaga terkait, termasuk Presiden Prabowo. Apa pasal?

Ratusan pelaku hulu dan hilir mineral dan batubara (minerba) mengikuti Diskusi dan Konferensi Pers ‘Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan’ yang diselenggarakan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (17/3/2025). Mereka ada yang hadir mewakili perusahaan dan ada pula dari asosiasi pertambangan minerba.

Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Umum APNI, Komjen Pol. Nanan Soekarna, Senior Vice President Division Head of Mining Industry (MIND ID), Ratih Dewihandajani, dan Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sianida. Masing-masing menyampaikan pandangan tentang revisi yang dilakukan pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Sudut pandang mereka linier bahwa revisi kedua PP yang menaikkan tarif row material dan produk minerba memiliki dampak signifikan tidak hanya kepada pelaku tambang dan industri hilir, tapi berimbas kepada pendapatan negara. Karenanya pelaku usaha dan asosiasi pertambangan minerba sepakat membuat surat keberatan dan solusi penerimaan negara dari sektor minerba.

Also Read:

Harga Kobalt Indonesia Terkerek, Kecipratan Penangguhan Ekspor dari Kongo

Menurut Sekteratis Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, surat ini sifatnya rekomendasi kepada pemerintah atas rencana revisi kedua PP yang berujung kepada naiknya tarif royalti row material dan produk minerba.

“Surat rekomendasi ini ditandatangani oleh 19 asosiasi pertambangan di Indonesia, dan sore ini akan kami kirimkan ke Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, yang ditembuskan kepada 12 kementerian dan lembaga, termasuk Presiden RI,” kata Meidy kepada wartawan.

Also Read:

Harga NPI di Pasar Tiongkok Meroket, Smelter Siap-siap Meraup Cuan

Meidy mengutarakan, perubahan tarif royalti ini berlaku kepada semua komoditi minerba, yang semakin menekan pelaku usaha, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan regulasi yang sudah ada.

Menurutnya, kenaikan royalti ini akan semakin membebani industri yang saat ini sudah menghadapi biaya operasional tinggi akibat berbagai faktor, seperti kenaikan harga biosolar (B40), penerapan UMR minimum 6,5 persen, serta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, Dana Hasil Ekspor (DHE) 100 persen, Global Minimum Tax 15 persen, kewajiban reklamasi pascatambang, iuran PNPB IPKH, hingga Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Also Read:

Ketua ABI Ronald Sulistyanto Berharap Danantara Masuk ke Industri Bauksit

Meidy mengatakan, kebijakan perubahan tarif royalti bahkan bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia. Untuk komiditi nikel, misalnya, penerapan tarif bijih nikel antara 14-19 persen dan produk olahan nikel antara 5-7 persen,  angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Filipina, yang hanya menerapkan  5–7 persen untuk ore dan  2 persen untuk produk olahan. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Australia, antara  5–7,5 persen  untuk ore dan 2–5 persen untuk produk olahan, kemudian Brasil yang menerapkan 2–5 persen untuk ore dan 1–3 persen untuk produk olahan.

Ia menekankan, “Jika tarif royalti dinaikkan tanpa mempertimbangkan berbagai faktor ini, maka daya saing Indonesia dalam menarik investasi di sektor hilirisasi nikel bisa terancam. APNI berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar tidak menghambat pertumbuhan industri hilirisasi yang menjadi salah satu motor utama ekonomi Indonesia.”

Meidy menerangkan, surat keberatan dan soulisi terhadap kenaikan tarif royalti ini mencantumkan poin-poin masukan dari para pelaku tambang, industri hilir, dan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di sektor pertambangan.

Also Read:

Teknologi OESBFS Solusi Cerdas untuk Smelter Nikel di Indonesia

“Kami mengharapkan kenaikan tarif royalti ini tidak diberlakukan. Namun, jika tetap diberlakukan, dalam surat tersebut kami sampaikan pula poin-poin penting untuk tetap memperhatikan pelaku usaha pertambangan. Intinya, kami mengharapkan adanya fairness dalam penentuan tarif royalti ini,” pungkas Meidy. (Rif)

Also Read:

Industri Pengolahan di Tiongkok Terkendala Pasokan Timah, Peluang bagi Indonesia