Pengusaha Bauksit Buka Suara soal Denda Rp 1,7 Miliar bagi Pelanggar Kawasan Hutan

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

UU itu juga membunyikan sanksi pidana terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.

“Kewenangan Kementerian ESDM adalah memberikan sanksi administratif sesuai Undang-Undang Minerba, jika perusahaan itu melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tapi belum ada IPPKH. Menteri ESDM bisa mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut,” jelas Ronald kepada corebusiness.co.id, Kamis (11/12/2025).

Also Read:

PT SCU Kerja Sama Komersial dengan Ecolab untuk Perkuat Eksistensi Industri Green Energy 

Ronald mengatakan, dengan diterbitkannya Kepmen ESDM No.391 Tahun 2025 seolah menjadi ajang mengejar target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor energi dan sumber daya mineral.

Ia mengungkapkan, secara kasat mata perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan bauksit di kawasan hutan bisa ketahui dan dilihat oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Aktivitas pertambangan sudah bisa dipantau melalui satelit atau drone.

Also Read:

Pengguna AI dan Otomatisasi tak Terbendung, Kekayaan Otto Sugiri Melambung

“Sebenarnya banyak perusahaan tambang yang baik, mereka menjalankan aktivitas pertambangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, karena ulah satu, dua perusahaan tambang nakal, perusahaan tambang yang baik kena imbasnya,” tuturnya.

Ronald menduga, terjadinya pelanggaran penambangan di kawasan hutan bisa saja karena sebelumnya ada pembiaran dari oknum-oknum tertentu. Sehingga, perusahaan nakal tersebut melakukan aktivitas tambang di luar lahan konsesi yang telah ditentukan, tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dilaporkan ke Kementerian ESDM. (Rif)

Also Read:

Resmi, Langgar Penambangan di Kawasan Hutan bakal Didenda hingga Rp 6,5 Miliar

Also Read:

Begini Cara KPPU Melawan “Serakahnomics”