PAM Mineral Serahkan Perkara Kontrak Kerja Sama dengan BIM melalui Mekanisme Arbitrase

Jakarta,corebusiness.co.id–PT PAM Mineral Tbk (“NICL”) buka suara terkait laporan PT Batu Inti Moramo (“BIM”) ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait pembatalan kontrak konsultasi tambang, dengan angka kerugian yang disebut mencapai Rp 23 miliar.

Melalui siaran pers yang dikirim Direktur Utama PT PAM Mineral, Ruddy Tjanaka kepada corebusiness.co.id, Jumat (5/9/2025), pihak perusahaan menyampaikan klarifikasi terkait laporan BIM ke Polda Metro Jaya yang telah diberitakan di media daring.

NICL menyatakan pemutusan kontrak adalah sengketa perdata, bukan tindak pidana pemutusan Perjanjian Kerja Sama Jasa Konsultasi antara NICL dan BIM yang dilakukan berdasarkan ketentuan kontraktual yang sah, yaitu klausul pengakhiran dalam Perjanjian Nomor 010/SPK/LGL/PAMMIN-BIM/III/2023, pasal 9 ayat (1) huruf (c), dengan prosedur yang telah dipenuhi dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Also Read:

KPPU Harap Perusahaan Tambang di MIND ID Ikuti Jejak PTBA

NICL mengungkapkan, sebelum pengakhiran kontrak dilakukan, NICL telah beberapa kali menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BIM yang juga telah diterima oleh BIM berupa surat peringatan dan korespondensi lainnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa NICL bertindak transparan, terukur, dan sesuai dengan kewajiban kontraktual sebelum mengambil langkah pengakhiran,” kata NICL dalam siaran persen tersebut.

Also Read:

PT STS: Semua Perizinan Perusahaan untuk Operasi Tambang Nikel Lengkap

Selain itu, para pihak secara tegas mengecualikan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga pemutusan dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan—sesuai prinsip pacta sunt servanda dan kebebasan berkontrak (lex specialis) yang mengikat secara hukum.

Atas dasar klausul tersebut, NICL menegaskan, pengakhiran ini murni ranah perdata/kontraktual, bukan tindak pidana.

Also Read:

Presiden Prabowo Turun Langsung Sita Enam Smelter Timah Ilegal di Babel

“Oleh karena itu, tudingan penipuan atau penggelapan sebagaimana diberitakan adalah tidak berdasar dan menyesatkan publik,” pungkas NICL.

Menurutnya, dugaan penyalahgunaan kuasa oleh Budiman Damanik terdapat dugaan penyalahgunaan kuasa oleh Budiman Damanik yakni menandatangani “Perjanjian Perdamaian” oleh Budiman Damanik dengan menggunakan Surat Kuasa Nomor 003/SK/PAMMin/IX/2022 tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan pemberi kuasa.

Surat kuasa tersebut diberikan kepada Budiman Damanik secara individu meskipun yang bersangkutan selaku Komisaris di BIM.

Also Read:

Freeport-McMoran Nyatakan Force Majeure, Harga Tembaga Langsung Meroket

Akibat adanya dugaan penyalahgunaan surat kuasa tersebut, maka surat kuasa telah dicabut oleh Pemberi Kuasa pada tanggal 31 Juli 2023.

Surat kuasa tersebut juga telah dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perkara Nomor 268/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Also Read:

Pengamat Ekonomi Energi Ungkap Modus dan Backing Tambang Ilegal

Komitmen terhadap Penegakan Hukum dan Transparansi

Sebagai perusahaan terbuka, NICL menghormati proses hukum dan terbuka terhadap klarifikasi. NICL menegaskan, pertama, siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan menunjukan bukti-bukti yang diperlukan secara transparan dan komprehensif.

Also Read:

tekMIRA Menyiapkan Teknologi Hilirisasi Batubara untuk Menekan Emisi Karbon

Kedua, menyerahkan penyelesaian segala klaim atas dasar kontraktual ke mekanisme arbitrase yang telah disepakati kedua belah pihak (BANI Jakarta), bukan melalui jalur pidana.

Ketiga, menilai laporan pidana ini sebagai bentuk eskalasi yang tidak perlu, karena sengketa ini murni bersifat perdata/kontraktual.

Also Read:

Pola Pasokan-Permintaan Ketat untuk Produk Intermediate Nikel Dorong Tren Kenaikan Harga

Keempat, NICL sedang mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum atas pemberitaan yang menyesatkan tersebut. (Rif)

Also Read:

SMM Proyeksikan Produksi NPI Indonesia pada September Naik 1,10 Persen

Also Read:

Soal Penambangan Ilegal, Bahlil: Kalau Presiden Bilang A, Kita juga A