PAM Mineral Serahkan Perkara Kontrak Kerja Sama dengan BIM melalui Mekanisme Arbitrase

Surat kuasa tersebut diberikan kepada Budiman Damanik secara individu meskipun yang bersangkutan selaku Komisaris di BIM.

Akibat adanya dugaan penyalahgunaan surat kuasa tersebut, maka surat kuasa telah dicabut oleh Pemberi Kuasa pada tanggal 31 Juli 2023.

Surat kuasa tersebut juga telah dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perkara Nomor 268/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Also Read:

SMM Proyeksikan Produksi NPI Indonesia pada September Naik 1,10 Persen

Komitmen terhadap Penegakan Hukum dan Transparansi

Sebagai perusahaan terbuka, NICL menghormati proses hukum dan terbuka terhadap klarifikasi. NICL menegaskan, pertama, siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan menunjukan bukti-bukti yang diperlukan secara transparan dan komprehensif.

Also Read:

Soal Penambangan Ilegal, Bahlil: Kalau Presiden Bilang A, Kita juga A

Kedua, menyerahkan penyelesaian segala klaim atas dasar kontraktual ke mekanisme arbitrase yang telah disepakati kedua belah pihak (BANI Jakarta), bukan melalui jalur pidana.

Ketiga, menilai laporan pidana ini sebagai bentuk eskalasi yang tidak perlu, karena sengketa ini murni bersifat perdata/kontraktual.

Also Read:

PT PAM Mineral Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PT BIM

Keempat, NICL sedang mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum atas pemberitaan yang menyesatkan tersebut. (Rif)

Also Read:

PT PAM Mineral Disomasi PT BIM, Buntut Pembatalan Sepihak Kontrak  

Also Read:

Produksi Ferokrom QFF di IMIP Mencapai Rekor Tertinggi