IUP Pasir Kuarsa Menambang Timah

Jakarta,corebusiness.co.id-Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani bereaksi atas rencana pemerintah pusat menarik kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan. Buntut pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir kuarsa ikut mengeruk tambang timah secara ilegal.

Gubernur Hidayat Arsani menyangka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hanya menggertak saja soal temuan praktik pertambangan ilegal di Babel. Bahlil terkejut setelah mengetahui pemegang IUP pasir kuarsa dalam praktiknya ikut menambang timah. Ditambah temuan tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dengan melihat kondisi begini, tadi saya sudah melihat, mendapatkan penjelasan, kalau izinnya ini pasir kuarsa, tapi menambang timah,” ungkap Bahlil saat meninjau tambang timah ilegal di kawasan hutan hutan di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Rabu, 19 November 2025.

Also Read:

CEO Gustavo Pimenta Bocorkan Strategi Jangka Panjang Vale

Turut serta dalam rombongan antara lain Gubernur Hidayat Arsani, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Mengantisipasi praktik tambang ilegal terulang, Bahlil bakal mengevaluasi izin penambangan pasir kuarsa yang saat ini berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Also Read:

Harga Nikel Kontraksi, Penambang Mengernyitkan Dahi

“Pasir kuarsa itu izinnya kita limpahkan ke daerah. Tapi dengan kejadian begini, saya pulang (ke Jakarta) membuat aturan untuk aturan izin pasir kuarsa ditarik lagi ke pusat. Supaya tertib, supaya kekayaan negara kita bisa kelola dengan baik,” ucap Bahlil seperti dikutip Bangkapos.

Arsani sadar, ternyata pernyataan Bahlil bukan sekadar gertak sambal alias menakut-nakuti. Hasil temuannya itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri di Hambalang, Bogor, Minggu, 23 November.

Bahlil menuturkan, ratas difokuskan pada penanganan tambang dan kebun ilegal yang merugikan negara. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara.

Also Read:

PT AOC Tegaskan Tidak Menambang di Kawasan Hutan Produksi, Seluruh Operasi Sesuai Izin Resmi

“Saya sering juga turun terus ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada,” beber Bahlil usai melantik Pejabat Tinggi Pratama Kementerian ESDM, Senin, 24 November.

Dengan penarikan kewenangan ini, kata dia, pemerintah pusat akan menata ulang dan mengevaluasi seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan izin, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Also Read:

KPPU Harap Perusahaan Tambang di MIND ID Ikuti Jejak PTBA

Sebagai informasi, pasir kuarsa ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

Arsani pun bereaksi. Ia mengatakan, tidak semudah itu kewenangan pemerintah daerah ditarik pemerintah pusat. Ia memastikan izin pertambangan izin pasir kuarsa masih berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Also Read:

PT STS: Semua Perizinan Perusahaan untuk Operasi Tambang Nikel Lengkap

“Tidak semudah itu, karena itu hanya miss komunikasi saja. Jadi belum final, karena ada IUP eksplorasi silika, tapi tiba-tiba ada timah. Jadi belum, karena masih pengkajian. Untuk perizinan, masih di daerah di gubernur,” ujarnya.

Ia berpandangan, jika kewenangan izin pertambangan pasir kuarsa ditarik ke pusat, akan memberikan dampak negatif bagi kemajuan pemerintah daerah, khususnya Pemprov Babel.

Also Read:

Presiden Prabowo Turun Langsung Sita Enam Smelter Timah Ilegal di Babel

“Ini masih sebelah pihak, karena itu tumpang tindih. Rugi kita, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tidak masuk. Tapi tidak mungkin lah pak Bahlil itu orang baik, masih perlu pengkajian,” tukasnya.

Perpres Nomor 55 Tahun 2022

Penyerahan sebagian kewenangan pemberian izin pertambangan ke daerah terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Also Read:

Freeport-McMoran Nyatakan Force Majeure, Harga Tembaga Langsung Meroket

Pendelegasian beberapa kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, merupakan masukan dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha agar lebih efektif dan efisien.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), mendata ada sekitar 4.000 lebih perizinan yang terdaftar dan tidak terdaftar mencapai 6.000 lebih. Ditjen Minerba mengaku kewalahan jika menangani semua perizinan tersebut.

Also Read:

Pengamat Ekonomi Energi Ungkap Modus dan Backing Tambang Ilegal

Kalaupun semua perizinan itu masih dipegang oleh Ditjen Minerba, maka prosesnya akan membutuhkan waktu yang lama. Maka, dengan diterbitkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022, terjadi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sehingga, diharapkan pelayanan pengurusan perizinan tambang bisa lebih cepat dan efisien.

Perpres membunyikan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. (Rif)

Also Read:

tekMIRA Menyiapkan Teknologi Hilirisasi Batubara untuk Menekan Emisi Karbon