Aspebindo Respons Rencana Kemenkeu Terapkan Bea Keluar Batubara dan Emas Tahun 2026

Insentif untuk Industri Hilir

Anggawira mengatakan bahwa Aspebindo mendukung wacana Menkeu Purbaya dalam hal pemberian insentif kepada investor atau perusahaan yang ingin membangun proyek transisi energi dari batubara. Seperti pembangunan industri pengolahan dimethyl ether (DME), gasifikasi, metanol, dan produk turunan batubara lainnya.

“Untuk menarik investor masuk ke proyek hilirisasi dan transisi energi dari batubara, insentifnya harus komprehensif dan bankable,” ujarnya.

Also Read:

Pengusaha Bauksit Buka Suara soal Denda Rp 1,7 Miliar bagi Pelanggar Kawasan Hutan

Disebutkan, upaya-upaya untuk menarik investor antara lain:

1. Fiscal incentives, seperti tax holiday jangka panjang (15–20 tahun), accelerated depreciation, PPN dan bea masuk ditanggung pemerintah untuk Engineering Procurement and Construction (EPC) dan peralatan.
2. Price & offtake guarantee, melalui skema jaminan harga produk (DME substitution LPG) dan offtaker BUMN yang jelas dan jangka Panjang.
3. Risk sharing government, dengan memberikan dukungan sovereign guarantee dan Viability Gap Fund (VGF) untuk proyek awal.
4. Regulatory certainty, untuk kepastian tata kelola karbon, sinkronisasi ESDM–Kemenkeu–KLHK, dan perizinan satu pintu yang cepat dan pasti.

“Tanpa kombinasi insentif tersebut, proyek gasifikasi akan selalu ekonominya kalah oleh energi fosil impor,” kata Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.

Also Read:

Resmi, Langgar Penambangan di Kawasan Hutan bakal Didenda hingga Rp 6,5 Miliar

Selain itu, Anggawira juga mengungkapkan kendala utama perusahaan tambang batubara. Diutarakan, realistisnya ada lima kendala struktural yang masih dihadapi para pelaku hulu. Pertama, ekonomi proyek belum kompetitif. Harga produk hilir sering kalah dibanding LPG atau BBM impor.

Kedua, tingginya kebutuhan capex dan teknologi. Bahkan sebagian besar teknologi masih impor dan mahal.

Also Read:

Gold Royalty Akuisisi Royalti Tambang Tembaga dan Emas Milik BHP Group

Ketiga, kepastian pasar dan offtaker yang belum kuat. Karena itu, tanpa kontrak jangka panjang, proyek sulit dibiayai bank.

Keempat, belum optimalnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian terkait urusan fiskal, energi, industri, dan lingkungan.

Also Read:

IUP Pasir Kuarsa Menambang Timah

Kelima, persepsi risiko regulasi jangka panjang. Investor masih khawatir perubahan kebijakan di tengah jalan.

Anggawira menyatakan, bagi Aspebindo, kunci kebijakan BK bukan pada besar atau kecil tarif, melainkan pada desain kebijakan yang konsisten, adil, dan pro industrialisasi.

Also Read:

CEO Gustavo Pimenta Bocorkan Strategi Jangka Panjang Vale

Jika BK dirancang sebagai bagian dari industrial policy framework yang utuh—bukan pendekatan fiskal jangka pendek—maka BK batubara dan emas justru bisa menjadi instrumen transformasi ekonomi nasional, bukan hambatan investasi. (Syarif)

Also Read:

Harga Nikel Kontraksi, Penambang Mengernyitkan Dahi