
Jakarta,corebusiness.co.id-Di Thaliand, truk pikap yang masa pakainya minimal 20 tahun bakal bisa ditukar dengan kendaraan baru. Kebijakan ini untuk mendongkrak pasar otomotif yang sedang lesu.
Truk pikap merupakan bagian tak terpisahkan dari landskap otomotof di Thailand, dengan sejarah panjang dan dampak signifikan terhadap ekonomi dan budaya negara tersebut. Kendaraan serbaguna dan tahan lama ini digunakan untuk berbagai keperluan.
Pada tahun 2022, kendaraan ini menyumbang 45,7 persen dari semua kendaraan yang terjual di Thailand. Sebanyak 388.296 truk pikap terjual di negara ini pada tahun 2022. Sesudahnya, tren penjualan truk pikap di pasar otomotif Thailand mengalami penurunan.
Lantaran itu, Menteri Keuangan Thailand, Pichai Chunhavajira, baru-baru ini mengisyaratkan bahwa Pemerintah Thailand tengah merencanakan kebijakan untuk merangsang pasar konsumen otomotif, yang melibatkan pemberian insentif pajak kepada pemilik truk pikap dengan kendaraan berusia antara 20 dan 25 tahun untuk menukar kendaraan lama mereka dengan yang baru.
Menukil Shanghai Metal Market (SMM), usulan kebijakan ini bermula dari penurunan penjualan di pasar otomotif Thailand, khususnya di segmen truk pikap. Sebagai pusat manufaktur otomotif Asia Tenggara, industri otomotif memegang posisi penting dalam perekonomian Thailand, yang menyumbang 10 persen dari PDB negara tersebut. Namun, sejak awal tahun 2025, penjualan truk pikap lesu, dengan penurunan 17 persen YoY dari Januari hingga Mei, yang memicu kekhawatiran Pemerintah Thailand.
Dari visi awal rencana tersebut, poin utamanya terletak pada insentif pajak. Meskipun rinciannya belum dirampungkan, diharapkan akan ada subsidi yang cukup besar, dan mungkin ada lembaga khusus, seperti Thai Credit Guarantee Corporation, sebagai pendukung penyedia pinjaman yang relevan guna meringankan beban keuangan pemilik truk pikap lama ketika menukar dengan kendaraan baru.
Pentingnya rencana ini tidak hanya untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga untuk mendorong pengembangan industri otomotif Thailand. Industri otomotif melibatkan banyak perusahaan hulu dan hilir, yang membentuk rantai industri skala luas, mencakup dari pasokan suku cadang, manufaktur kendaraan, kmeudian penjualan dan layanan purnajual.
Jika kebijakan tersebut dapat secara efektif merangsang konsumsi, maka akan mendorong pemulihan seluruh rantai industri, meningkatkan kesempatan kerja, dan menyuntikkan momentum ke dalam pertumbuhan ekonomi Thailand.
Namun, rencana ini juga menghadapi beberapa tantangan praktis. Implementasi dan pengawasan kebijakan membutuhkan sumber daya yang besar, seperti pengeluaran fiskal dan biaya administrasi, yang dapat menyebabkan peningkatan beban keuangan pada Pemerintah Thailand. Selain itu, memastikan keadilan kebijakan preferensial dan mencegah celah kebijakan dieksploitasi juga merupakan tantangan utama.
Secara keseluruhan, rencana tukar tambah truk pikap Thailand merupakan upaya proaktif oleh pemerintah dalam menanggapi kesulitan pasar otomotif. Bagi Pemerintah Thailand, kebijakan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan konsumsi otomotif sekaligus mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi Thailand. (CB)