
Jika kebijakan tersebut dapat secara efektif merangsang konsumsi, maka akan mendorong pemulihan seluruh rantai industri, meningkatkan kesempatan kerja, dan menyuntikkan momentum ke dalam pertumbuhan ekonomi Thailand.
Namun, rencana ini juga menghadapi beberapa tantangan praktis. Implementasi dan pengawasan kebijakan membutuhkan sumber daya yang besar, seperti pengeluaran fiskal dan biaya administrasi, yang dapat menyebabkan peningkatan beban keuangan pada Pemerintah Thailand. Selain itu, memastikan keadilan kebijakan preferensial dan mencegah celah kebijakan dieksploitasi juga merupakan tantangan utama.
Secara keseluruhan, rencana tukar tambah truk pikap Thailand merupakan upaya proaktif oleh pemerintah dalam menanggapi kesulitan pasar otomotif. Bagi Pemerintah Thailand, kebijakan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan konsumsi otomotif sekaligus mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi Thailand. (CB)