Tim Ekspedisi Ungkap Penyebab Banjir Bandang di Parapat, Danau Toba

Parapat,corebusiness.co.id-Alih fungsi hutan besar-besaran serta menurunnya daya dukung dan daya tampung hutan di bentang alam Simarbalatuk-Sitahoan-Sibatuloting, merupakan penyebab banjir bandang di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Tim Ekspedisi Banjir Bandang Parapat yang terdiri dari akademisi, rohaniawan, serta aktivis lingkungan dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak melakukan penelusuran langsung jejak (tracing) longsor dari Bangun Dolok hingga harangan atau tombak (hutan) Simarbalatuk-Sitahoan.

Direktur KSPPM, Rocky Pasaribu mengatakan, tujuan ekspedisi ini untuk mengobservasi secara langsung penyebab banjir bandang yang melanda Kota Parapat, pada 16 Maret 2025.

Also Read:

Kapolri dan Tiga Menteri Tinjau Mudik di Stasiun Gambir

Rocky menuturkan, penelusuran yang  Tim KSPPM memulai perjalanan dari harangan Bangun Dolok, mengikuti aliran Sungai Batu Gaga, yang membanjir-bandangi Kota Parapat.

Selama perjalanan, tim menemukan adanya aktivitas perladangan oleh masyarakat setempat. Namun, sistem perladangan tersebut bersifat agroforestri, yang didominasi tanaman keras seperti kopi, cengkeh, coklat, durian, salak, yang masih berdampingan dengan pohon-pohon alam. Di kebun -kebun dan perladangan itu, terlihat sejumlah sopo (gubuk) dan binatang peliharaan.

Also Read:

Sejak 21 Maret Arus Mudik di Pelabuhan Merak Meningkat

Dari hulu Sungai Batu Gaga, tim melanjutkan perjalanan menuju harangan Simarbalatuk. Di lokasi ini, tepat di ketinggian sekitar 1.100-1.200 mdpl, tim sudah menemukan alur longsor yang memuncak di ketinggian 1.500 mdpl. Panjang longsor sekitar 300 -400 meter, lebar 4–5 meter, dan kedalaman 3–4 meter.

Material longsor terdiri dari batu besar, sedang, dan kecil yang bercampur dengan sebagian tanah liat dan lapisan tanah gembur. Di sepanjang alur longsor juga melintang sejumlah kayu besar dan kecil, yang dalam jangka panjang dikuatirkan akan membentuk kolam-kolam air, yang dapat menimbulkan banjir bandang berikutnya.

Also Read:

Berkah Ramadhan, Ratusan Wartawan Televisi Jakarta Bukber Bareng Anak Yatim

Berdasarkan pengukuran menggunakan Avenza Maps, lokasi longsor ini berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, sekitar 2,16 kilometer dari jembatan Sungai Batu Gaga–tempat meluapnya air sungai pada 16 Maret 2025.

“Sepanjang perjalanan dari hulu Sungai Batu Gaga hingga titik longsor di Simarbalatuk, tim tidak menemukan adanya aliran sungai di area longsor. Dengan lain kata, alur longsor ini tidak mengikuti aliran sungai atau anak sungai. Ia merupakan aliran baru, yang pada akhirnya menyatu di Sungai Gaga,” kata Rocky melalui keterangan pers kepada redaksi, Senin (24/3/2025).

Menurutnya, kondisi hutan di sekitar titik longsor masih terjaga cukup baik. Ekosistemnya tampak alamiah.

Also Read:

Sulit Cari Kerja, Ratusan Orang Antre Panjang Berburu Lowongan Pekerjaan

“Kami tak jarang menemukan pohon-pohon besar, yang menunjukkan bahwa kawasan ini belum banyak dijamah manusia. Namun, tim mencatat bahwa titik awal longsor hanya berjarak sekitar 2,33 kilometer dari konsesi perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL),” ungkap Rocky.

Analisis Penyebab Banjir

Also Read:

Mendag : Pengawasan Minyakita di Pasaran Lebih diperketat

Rocky menyampaikan kesimpulan dari hasil temuan tim ekspedisi di lapangan, banjir bandang yang terjadi di Parapat dipicu oleh longsor yang terjadi di Dolok Simarbalatuk. Jarak yang relatif dekat antara titik longsor dan jembatan Sungai Batu Gaga memperkuat dugaan bahwa material longsor terbawa arus sungai hingga menyebabkan banjir bandang.

“Pertanyaan yang muncul di publik adalah, apa penyebab utama longsor di Simarbalatuk?” tanya Rocky.

Also Read:

Viral Minyakita 1 Liter Terisi 750 ml, Ini Kata Mendag

Menurutnya, walau hutan di areal longsoran bisa dikatakan terjaga dengan baik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa tutupan hutan di bentang alam (landscape) Dolok Simarbalatuk-Sitahoan semakin berkurang dari waktu ke waktu.

“Hasil ekspedisi ini berkesesuaian dan saling mendukung dengan hasil riset yang dilakukan oleh KSPPM, AMAN Tano Batak, Auriga Nusantara, dan JAMSU tiga hari sebelum ekspedisi dilakukan,” ucapnya

Also Read:

Delegasi Arab Saudi Temui Menteri Karding, Buka Peluang Akhiri Moratorium Pengiriman PMI

Hasil riset keempat lembaga tersebut mengungkapkan bahwa dalam 20 tahun terakhir (tahun 2000-2023) telah terjadi penurunan signifikan luas hutan alam seluas 6.503 hektar di lima kecamatan  sekitar Parapat: Girsang Sipangan Bolon, Hatonduhan, Pematang Sidamanik, Dolok Panribuan, dan Jorlang Hataran. Pada periode yang sama terjadi peningkatan kebun kayu eukaliptus seluas 6.503 hektar. Analisis ini membuktikan bahwa perubahan tutupan hutan di wilayah lima kecamatan ini terjadi dan sebagian besarnya berubah menjadi kebun eukaliptus PT Toba Pulp Lestari.

“Dengan demikian, longsor di Dolok Simarbalatuk disebabkan semakin berkurangnya daya dukung lingkungan di kawasan tersebut,” tukasnya.

Ia menjelaskan, daya dukung lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 22 UU ini menyatakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Also Read:

Merayakan Tiga Tahun Inovasi Akar Rumput: Accelerator Lab UNDP Indonesia Dorong Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

Rocky menyebutkan, daya dukung lingkungan menurun karena—namun tak terbatas oleh—kombinasi dari penggundulan hutan (deforestasi), hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Alih fungsi hutan selama 20 tahun terakhir, dari hutan alam menjadi tanaman monokultur, juga berdampak terhadap menurunnya daya dukung bentang alam Sitahoan-Sibatuloting. Curah hujan yang tinggi seperti yang terjadi sebelum banjir bandang pada 16 Maret 2025 menguatkan, bahwa daya tampung bentang alam tersebut pun sudah kian menurun.

Dampak dan Potensi Bencana Susulan

Bencana yang terjadi pada 16 Maret 2025 lalu, bukanlah peristiwa pertama. Parapat sekitarnya telah berulang kali mengalami banjir bandang sebelumny—seperti terjadi pada 2021 lalu, yang menunjukkan bahwa ada permasalahan sistemik dalam pengelolaan ekosistemnya.

Situasi ini, menurut Rocky, menjadi bukti bahwa ekosistem di sekitar Parapat, dan Danau Toba secara keseluruhan, berada dalam kondisi kritis. Jika deforestasi dan konversi lahan terus dibiarkan tanpa kendali. Bukan mustahil bencana serupa dapat semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian wilayah.

“Tim ekspedisi juga mengawatirkan terjadinya banjir bandang susulan akibat material longsor, berupa pepohonan tumbang, batu, dan tanah yang masih tersangkut di area longsor, yang perlu segera ditangani. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah bencana di masa depan,” imbau Rocky.

Ia menekankan langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan material longsor yang masih tersangkut di sepanjang titik longsor.

“Karena itu, pemerintah harus segera mengirim tim ke lokasi guna mengevakuasi dan membersihkan area terdampak sebelum musim hujan berikutnya datang,” katanya.

Langkah kedua, pemerintah harus tegas memastikan moratorium penebangan hutan alam dan mengevaluasi kembali aktivitas perusahaan yang berkontribusi terhadap degradasi hutan di kawasan ini.

Langkah ketiga, pemerintah harus memimpin upaya restorasi ekosistem dengan menanam kembali kawasan hutan yang sudah kritis. Pemerintah harus bekerja sama dengan komunitas lokal dalam upaya penghijauan untuk meningkatkan daya dukung ekologis kawasan ini.

“Reboisasi dengan jenis tanaman tertentu yang dapat menopang kestabilan tanah harus menjadi prioritas agar daerah-daerah rawan longsor bisa kembali memiliki daya serap air yang tinggi,” terangnya.

Langkah keempat, masih disampaikan Rocky, untuk jangka panjang, kebijakan pengelolaan hutan harus diperketat. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan bahwa tidak ada lagi izin eksploitasi yang mengancam keseimbangan ekosistem di sekitar Parapat dan Danau Toba.

“Keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan, agar bencana seperti ini tidak terulang kembali,” imbuhnya.

Tanpa intervensi serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan, kata dia, bencana ekologis seperti yang terjadi di Parapat akan terus berulang. Krisis ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi konsekuensi dari eksploitasi hutan yang tidak terkendali.

“Saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” pungkasnya. (CB)