Tempo Apresiasi Dewan Pers Ambil Alih Penyelesaian Perselisihan dengan Kementan

Jakarta,corebusiness.co.id– Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Mustafa Layong sebagai kuasa hukum Tempo mengapresiasi langkah Dewan Pers mengambil alih perselisihan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Tempo.

Mustafa menyampaikan, Dewan Pers telah mengirimkan surat ke Tempo untuk menghadiri lanjutan pembahasan atas rekomendasi Dewan Pers dalam putusan Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) Nomor 3/PPR-DP/VI/2025, pada Senin (24/11/2025). PPR  telah memutuskan Tempo dinyatakan melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 karena tidak akurat dan melebih-lebihkan, dan Pasal 3 karena mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi.

Selanjutnya Dewan Pers memberikan rekomendasi agar (a) Tempo mengubah poster dan motion graphic, (b) Tempo wajib memoderasi komentar atau bahkan mengunci unggahan di media sosial, (c) Tempo wajib memuat catatan di poster dan motion graphic yang sudah diperbaiki disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca.

Also Read:

Pertamina Komitmen Dukung Keterbukaan Informasi Publik

Rekomendasi tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Tempo paling lambat 2 x 24 jam setelah diterimanya PPR. Hasil tindak lanjut oleh Tempo harus dilaporkan ke Dewan Pers paling lambat 3 x 24 jam.

Dalam prosesnya, Kementan menilai Tempo belum seluruhnya melaksanakan putusan PPR Dewan Pers, sehingga melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers. Tidak itu saja, Kementan kemudian menggugat perdata Tempo sebesar Rp 200 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kementan menilai gugatan perdata ini, karena tidak melihat itikad Tempo untuk memperbaiki dampak negatif yang dialami Kementan atas pemberitaan berjudul “Poles-Poles Beras Busuk” beberapa waktu lalu.

Also Read:

Dirut Inalum Beberkan Target SGAR Fase 2 dan Rencana Ekspansi Smelter

Setelah menjalani tahapan proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara tersebut, pada 17 November 2025, memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan Nomor 684/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel yang diajukan Kementan.

Kuasa hukum Kementan, Chandra Muliawan, menyampaikan kekecewaan dan keprihatinan yang sangat mendalam atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

Also Read:

PN Jaksel Terima Eksepsi Tempo, Kuasa Hukum Amran Tempuh Langkah Hukum Lanjutan

“Kami datang ke pengadilan membawa amanah menjaga 160 juta petani dan rakyat kecil yang berasnya bahkan telah diakui langsung oleh Bapak Presiden sebagai beras berkualitas dan dibanggakan di forum PBB. Namun hari ini, PN Jakarta Selatan justru menutup pintu dengan menyatakan tidak berwenang. Lalu ke mana lagi kami harus mencari keadilan?” tanya Chandra dengan nada kecewa, Senin siang (17/11/2025).

Lebih menyedihkan lagi, ungkap Chandra, putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan kerusakan reputasi petani bangsa yang sedang dihantam narasi dan infografis “beras busuk” yang disebarkan secara masif. Dampaknya nyata petani kecil di pelosok negeri menjadi korban stigmatisasi kualitas gabah dan berasnya buruk, apalagi hingga saat ini Tempo giat terus menarasikan kualitas beras petani lokal.

Sementara Mustafa, melihat ada keganjilan dalam perselisihan tersebut, yang secara tiba-tiba muncul nama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Pasalnya, ungkap Mustafa, kali pertama pengaduan datang dari Wahyu Indarto, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementan.

Also Read:

Kasus Dugaan Penggelapan Dana Rp 1,2 M Seret M. Hadi Nainggolan

“Dia mengajukan pengaduan ke Dewan Pers sebagai pribadi, tidak menguasakan atau mewakili siapapun. Karena, meskipun Wahyu Indarto sebagai ASN, dia tidak punya kewenangan untuk lembaga, kecuali ada penyampaian kuasa kepada dirinya. Nah, selama proses perselisihan, dia tidak ada penyampaian kuasa. Ketika tiba-tiba Menteri Pertanian masuk dalam perkara ini, kami bingung,” tuturnya.

Tempo, seperti disampaikan Mustafa, mengklaim pemberitaan itu tidak ada keterkaitan dengan kebijakan Menteri Pertanian. Selain itu, dalam proses perselisihan tidak ada nama Menteri Pertanian.

Also Read:

Ketua YLKI: Redistribusi Kuota Haji 2026 Mengubur Harapan Konsumen ke Tanah Suci

“Jadi, harusnya Menteri Pertanian tidak terkait atau tidak mengikat dalam perselisihan ini,” ucapnya.

Ia menguraikan, pemberitaan Tempo menyoroti penyerapan beras any quality oleh Bulog. Jadi tidak ada keterkaitan dengan Menteri Pertanian.

Also Read:

Dugaan Penggelapan Rp 1,2 M, Jhon Saud Damanik Sesalkan Sikap M. Hadi Abaikan Panggilan Penyidik

“Meskipun Menteri Pertanian mempunyai kewenangan di bidang pertanian, tapi yang disoroti adalah risiko yang dialami Bulog ketika melakukan penyerapan gabah dengan kebijakan any quality, satu harga dengan menyerap semua kualitas gabah dengan harga yang sama. Sementara kualitas gabahnya berbeda-beda, itu kan ada risiko bagi proses penyerapan dan kualitas beras,” bebernya.

Berkaitan rekomendasi PPR Dewan Pres, Mustafa menyatakan bahwa kliennya, Tempo, telah sudah mengubah judul “Poles-Poles Beras Busuk” menjadi menjadi “Main Serap Gabah Rusak”.  Tempo juga sudah melakukan moderasi komentar, menghapus postingan dan semua komentar dari netizen.

Also Read:

Anggawira: Aspebindo Bukan Sekadar Asosiasi, tetapi Platform Transformasi Energi Indonesia

“Tempo juga sudah minta maaf ke pengadu, dan sudah dilakukan kepada pengadu atas nama Wahyu Indarto. Jadi sekali lagi, keliru kalau PPR itu terkait Kementan. Ini perselisihan antara Tempo.co dan Wahyu Indarto,” tegasnya seraya menambahkan, Tempo menyambut dan mengapresiasi langkah Dewan Pers untuk kembali menarik perselisihan ini, karena memang merupakan kewenangan Dewan Pers. (Rif)

Also Read:

Kemenkeu dan Polri Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk Turunan CPO Senilai Rp140 M