Sekjen HIPMI Anggawira Respons Wacana Pemangkasan BUMN dan Peluang WNA Menjabat Direksi

Dalam konteks globalisasi dan integrasi pasar, ia menilai kehadiran ekspatriat di pucuk BUMN bisa membawa transfer teknologi, praktik manajemen terbaik, dan memperluas akses ke pasar internasional.

Tetapi, sergahnya, ada beberapa prasyarat bagi WNA yang harus dipenuhi. Pertama, WNA hanya untuk ditempatkan di posisi tertentu yang memang butuh keahlian khusus atau akses global.

Kedua, harus ada knowledge transfer program agar SDM lokal bisa naik kelas.

Also Read:

Excellence, Elnusa Trans Samudera Rampungkan Proyek Seismik di Thailand Tepat Waktu

Ketiga, tetap dalam koridor kepentingan nasional.

“Ekspatriat tidak boleh mengendalikan kebijakan strategis yang menyangkut kedaulatan energi, pangan, dan pertahanan,” Anggawira mencontohkan.

Also Read:

KPPU Harap Perusahaan Tambang di MIND ID Ikuti Jejak PTBA

Anggawira berpandangan, dibukanya pintu bagi ekspatriat menempati kursi direksi BUMN, bukan soal ketidakmampuan WNI, tapi lebih kepada untuk memperkaya kompetensi.

Ia menegaskan, “Faktanya, banyak WNI mampu memimpin BUMN besar dengan prestasi. Namun di era kompetisi global, membuka ruang ekspatriat bisa menjadi strategi pragmatis untuk mempercepat lompatan. Jadi, ini lebih soal partnership for growth, bukan karena WNI tidak mampu.”

Also Read:

Shell Perkirakan Kerugian $600 Juta akibat Pembatalan Proyek Biofuel Rotterdam

Anggawira mengatakan, tentu ada hikmah yang dapat dipetik di balik permintaan Presiden Prabowo kepada Danantara untuk memangkas dan mempersilakan ekspatriat menempati pucuk direksi.

Disebutkan, hikmah pertama, mendorong efisiensi dan memperbaiki tata kelola BUMN.

Also Read:

FDA AS Tetapkan Persyaratan Baru untuk Perusahaan Eksportir Udang dan Rempah Indonesia 

Kedua, memastikan BUMN fokus pada perannya sebagai penggerak ekonomi strategis, bukan pemain serabutan.

Ketiga, membuka kesempatan transfer ilmu dan jejaring global melalui ekspatriat.

Also Read:

FDA AS Tolak Udang Indonesia, Firman Soebagyo Duga Ada Kelalaian Barantin

Keempat, menguatkan pesan bahwa BUMN harus sehat secara bisnis, bukan sekadar instrumen politik atau birokratis

Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo ini jika dieksekusi dengan tepat bisa menjadi momentum reformasi besar-besaran bagi BUMN: lebih ramping, lebih fokus, lebih kompetitif, dan lebih berdaya guna bagi rakyat.

Also Read:

Kuasa Hukum Intan Pertanyakan Keseriusan Penanganan Polres Jaktim atas Laporan Dugaan Malapraktik Dokter SFZ

Namun, harus diperhatikan pula tantangan sebelum kebijakan ini dieksekusi.

“Tantangannya adalah, bagaimana memastikan transisi berjalan dengan good governance, menjaga nasib karyawan, dan memastikan kepemimpinan ekspatriat tetap dalam kerangka kepentingan nasional,” tuturnya. (Rif)

Also Read:

Elnusa Petrofin Dukung Distribusi Andal BBM di Ajang Balap Kelas Dunia