Paradoks Kebijakan Work from Home

Jakarta,corebusiness.co.id-Pelaksanaan Work from Home (WfH) sudah berjalan 12 hari, sejak ditetapkan pemerintah pada 1 April 2026. Efektifkah?

Pegiat Perlindungan Konsumen, Tulus Abadi menilai, kendati agak terlambat dan terkesan ambigu, akhirnya pemerintah punya nyali untuk menerapkan kebijakan WfH. Diuraikan, agak terlambat, karena negara lain sudah menerapkan hal serupa, bahkan di Vietnam menerapkan 4 hari kerja saja. Di Korea Selatan pun masyarakat diminta untuk mengurangi mandi dengan air panas. Terkesan ambigu, sebab kebijakan WfH diterapkan setiap Jumat.

“Posting WfH pada Jumat justru memicu pergerakan perjalanan, baik untuk wisata dan atau pulang kampung. Dan relevan dengan pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto: kebijakan itu diambil agar ekonomi tetap bergerak. Lah, lalu maunya apa?” tutur Tulus  kepada corebusiness.co.id, Senin (13/4/2026)

Also Read:

Jalur Maritim Penopang Distribusi Energi Pertamina ke Wilayah Indonesia

Tulus mengutarakan, implementasi WfH terkesan ambigu tersebab tidak sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh instansi, sekalipun oleh kementerian/lembaga. Sepengetahuannya, beberapa Pemda menolak menerapkan WfH, misalnya Pemkab Sleman, DIY. Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga enggan menerapkan WfH, dengan asumsi akan melakukan penghematan dengan cara lain.

“Sektor swasta apalagi, dengan tegas menolak WfH, dengan alasan WfH akan mengganggu kinerja dan produktivitas perusahaan. Secara riil alasan itu memang masuk akal,” ucap Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia tersebut.

Also Read:

Hercules Klaim Lahan di Kawasan Bongkaran Bukan Milik PT KAI, Ahli Waris Gugat ke PN

Ia mengatakan, memaksakan WfH dengan alasan untuk efisiensi memang sulit dan penuh tantangan, berbeda dengan implementasi WfH semasa pandemi Covid-19. Saat pandemi Covid-19, WfH terbilang sukses sebab ada “musuh bersama”, yakni Covid-19. Masyarakat juga tidak mau mati karena terpapar Covid, jika nekat bekerja dan melanggar WfH.

Oleh sebab itu, kata dia, kebijakan WfH boleh jadi kurang atau bahkan tidak efektif untuk mewujudkan efisiensi dan hemat BBM. Apalagi di sisi lain, di mata publik, pemerintah tidak melakukan efisiensi, bahkan pemborosan. Misalnya, pengadaan sepeda motor listrik dan truk, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Also Read:

Di Tengah Ketidakpastian Global, PHE Dorong Percepatan Pengembangan Lapangan Migas

“Presiden Prabowo juga kurang memberi contoh nyata. Misalnya, urgensinya apa hanya untuk terbang ke Magelang saja dikawal 4 pesawat tempur? Aneh bin ajaib,” tukasnya.

Also Read:

IMIP Topang Fiskal Negara, Tingkatkan Ekspor dan Ekonomi