Menyoal SPHP Beras Satu Harga dari Serapan Gabah Any Quality Petani, Begini Respons YLKI

Di sisi lain, sambung Emiliana, YLKI meminta DPR RI segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurutnya, UUPK sudah terlalu lama belum dilakukan revisi untuk mengikuti perkembangan isu-isu perlindungan konsumen yang terus bergulir hingga saat ini.

“UUPK sedang dalam proses amandemen di DPR. Namun, hingga saat ini progresnya belum signifikan. Kami melihat sepertinya belum menjadi prioritas para legislator dan pejabat lainnya,” ucapnya

Ia menekankan pentingnya dilakukan amandemen UUPK, karena menyangkut lemahnya komitmen dan payung hukum yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan konsumen.

Also Read:

RKAB 2026 Disetujui, PT Vale Indonesia Tegaskan Kepastian Operasional dan Keberlanjutan Investasi

“Padahal, banyak isu perlindungan konsumen yang mencuat di tahun 2025. Ini setidaknya menjadi sentilan para regulator untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” tukasnya.

Emiliana mencontohkan ketentuan transaksi digital yang tidak tertuang dalam UUPK No.8 Tahun 1999. Karena memang di tahun 1999 berlum ada transaksi digital. Ketika saat ini mencuat polemik transaksi digital, belum ada payung hukum secara komprehensif melindungi konsumen.

Also Read:

YLKI Catat Sepuluh Besar Pengaduan, Jasa Keuangan Dominasi Membelit Konsumen

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke YLKI sepanjang tahun 2025, dominan terkait persoalan jasa keuangan. Pun masih ada tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa jasa keuangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

“Ketika konsumen mengadukan penyelesaian jasa layanan keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang lama) memberikan kewenangan kepada BPSK. Tapi, banyak pelaku usaha menolak mediasi di BPSK. Pelaku usaha bersikeras persoalan tersebut merupakan kewenangan OJK. Tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan jasa layanan keuangan ini membingungkan konsumen,” paparnya.

Also Read:

Pemerintah Berikan Insentif Perpajakan, Berikut Jenis Usahanya

Emiliana menilai tidak ada kepastian hukum bagi konsumen untuk melakukan pengaduan. Karena itu, YLKI mendesak perlu ada tertib dan kepastian payung hukum antara kewenangan BPSK dan OJK untuk melindungi konsumen. (Rif)

Also Read:

Bell Potter Pertahankan Rekomendasi Buy Saham Nickel Industries, Target Harga Naik Jadi A$1,30