KPPU Selidiki Pertamina dalam Proyek Digitalisasi SPBU Rp 3,6 Triliun

Jakarta,corebusiness.co.id-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina terhadap pelaku usaha tertentu.

KPPU menemukan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero). Dugaan pelanggaran tersebut merujuk pada indikasi adanya praktik diskriminasi yang dilakukan Pertamina dalam memilih metode pengadaan penyedia terkait proyek tersebut.

Proyek digitalisasi SPBU Pertamina secara umum mencakup pengadaan sistem near real-time monitoring distribusi dan penjualan BBM di 5.518 SPBU Pertamina dari total sekitar 7.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.

Also Read:

Bulog Klaim Beras SPHP melalui Prosedur Quality Control sebelum Didistribusikan ke Pasar

Adapun tujuan utama dilaksanakan proyek tersebut untuk melakukan pengawasan konsumsi BBM, khususnya solar subsidi di setiap SPBU di seluruh Indonesia.

“Dalam rangka mengimplementasikan proyek yang bernilai Rp 3,6 triliunan tersebut, Pertamina telah melakukan penunjukan langsung salah satu Badan Usaha Milik Negara dengan alasan sinergi BUMN tanpa mempertimbangkan berbagai pelaku usaha lain yang memiliki potensi dan kemampuan melaksanakan proyek tersebut,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur melalui keterangan resmi, seperti dikutip Rabu (9/7/2025).

Also Read:

Google Harus Bayar $425 Juta dalam Gugatan Class Action atas Privasi

Deswin menyatakan bahwa KPPU menilai tindakan penunjukan langsung tersebut berpotensi mengarah pada praktik diskriminasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana tindakan yang juga pernah dilakukan Pertamina dalam penunjukan langsung untuk proyek pembuatan logo yang telah diputus KPPU melalui Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2006.

“KPPU menilai bahwa proyek digitalisasi ini memiliki nilai yang cukup besar dan secara langsung memiliki keterkaitan dengan pengeluaran negara terkait BBM bersubsidi,” imbuhnya.

Also Read:

Nestle Dilanda Krisis setelah CEO Dipecat atas Tuduhan Perselingkuhan

Also Read:

Klinik Kesehatan DBC dan UCB Dilaporkan ke Polres Metro Jaktim, Diduga Malapraktik