Jakarta,corebusiness.co.id-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kewajiban pencantuman label gizi berupa Nutri Level pada pangan siap saji, khususnya minuman berpemanis dalam kemasan dan sajian usaha skala besar.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan aturan pencantuman label gizi berupa Nutri Level di setiap produk pangan siap saji, terutama minuman berpemanis. Kewajiban ini akan diterapkan untuk usaha skala besar sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.

Aturan soal kewajiban pencantuman Nutri Level tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

Also Read:

Diduga Malapraktik, Korban Laporkan Klinik DKC di Kawasan Cilandak ke PMJ

Nutri Level adalah sistem pelabelan gizi yang akan diterapkan di Indonesia untuk membantu masyarakat memilih produk pangan yang lebih sehat. Nutri Level menunjukkan level pangan olahan berdasarkan kandungan garam, gula, dan lemak.

Pencantuman Nutri Level ditandai dengan huruf A (paling sehat) sampai D (paling tidak sehat).

Also Read:

Jhon Saud Damanik: Malapraktik Berdarah! Dokter Umum Tanpa STR Nekat Operasi Pasien di Klinik Urluxe hingga Cacat Seumur Hidup

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebijakan ini diambil sebagai upaya edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam dan lemak (GGL) yang berlebih, sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2.

Kebijakan Kemenkes soal kewajiban pencantuman Nutri Level pada produk pangan siap saji mendapat sorotan dari YLKI. Apa pasal?

Also Read:

Lina Karlina, Korban Dugaan Malapraktik Dokter SFZ di Klinik Urluxe Memberikan Keterangan ke Penydik PMJ

Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan bahwa YLKI mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong konsumsi pangan yang lebih sehat serta upaya menekan risiko penyakit tidak menular akibat konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih.

“Namun demikian, YLKI menilai kebijakan ini belum menjadi instrumen paling efektif dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan konsumen,” kata Emiliana kepada corebusiness.co.id, Jumat (17/4/2026).

Also Read:

Diduga Malapraktik, Jhon Saud Damanik Minta Dinkes Jaktim Periksa Klinik DLZ dan Urluxe

Terhadap kebijakan Kemenkes tersebut, YLKI menyampaikan beberapa catatan. Pertama, YLKI mempertanyakan mengapa pemerintah memilih skema Nutri Level dibandingkan dengan kebijakan yang lebih kuat seperti penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), yang dinilai lebih efektif dalam menekan konsumsi secara langsung sekaligus mendorong perubahan perilaku.

Kedua, dari sisi komunikasi risiko, YLKI menilai bahwa penggunaan warning label berbentuk oktagon hitam jauh lebih efektif dibandingkan Nutri Level.

Also Read:

Korban Lima Kali Gagal Operasi di DLZ dan Urluxe, Datang dari Jambi ke Jakarta Memberikan Keterangan di PMJ

“Label peringatan yang eksplisit terbukti lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, termasuk konsumen dengan tingkat literasi gizi yang masih terbatas. Sementara Nutri Level cenderung hanya efektif bagi konsumen yang sudah memiliki pengetahuan gizi yang memadai,” ungkap Emiliana.

Ketiga, YLKI menyoroti potensi bias dalam skema Nutri Level. Perbedaan kategori warna atau tingkat sering kali hanya didasarkan pada selisih kandungan yang sangat kecil, sehingga berpotensi menyesatkan persepsi konsumen. Selain itu, tidak adanya kejelasan informasi spesifik terkait apakah suatu peringkat merujuk pada kandungan gula, garam, atau lemak juga dapat membingungkan konsumen.

Keempat, kebijakan ini dinilai kurang inklusif. Pendekatan berbasis warna dalam Nutri Level berpotensi tidak ramah bagi kelompok konsumen dengan keterbatasan penglihatan warna (color blindness), sehingga mengurangi aksesibilitas informasi.

Also Read:

Dugaan Malapraktik Klinik Urluxe, Kuasa Hukum Lina Karlina Berikan Keterangan ke Penyidik PMJ

Kelima, YLKI menilai pendekatan warning label yang secara spesifik memberikan peringatan terhadap kandungan gula, garam, dan lemak dinilai lebih selaras dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

Keenam, YLKI mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses perumusan kebijakan dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil sehingga memberikan pandangan dari perspektif perlindungan konsumen.

Also Read:

Posting Foto di Media Sosial Tanpa Seizin Pemilik, Klinik DBC Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Oleh karena itu, YLKI mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan cukai MBDK sebagai langkah pengendalian konsumsi. Pemerintah juga diminta meninjau kembali efektivitas kebijakan Nutri Level.

Selain itu, YLKI mendorong pemerintah mempertimbangkan penerapan warning label sebagai instrumen utama komunikasi risiko dan menjamin transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan.

Also Read:

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Malapraktik Dokter Abal-Abal yang Melakukan Operasi di Klinik DBC dan UCB

“YLKI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pangan yang berpihak pada kepentingan konsumen, khususnya dalam memastikan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” pungkas Emiliana. (Rif)

Also Read:

YLKI Somasi Kemensos Gara-Gara Stop PBI BPJS Kesehatan