Lina Karlina, Korban Dugaan Malapraktik Dokter SFZ di Klinik Urluxe Memberikan Keterangan ke Penydik PMJ

Menempuh Jalur Hukum

Lina melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somasi (teguran) kepada pihak manajemen klinik Urluxe. Lina berharap perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ketika surat somasi kedua yang dikirimkan kuasa hukumnya pun kembali tidak direspons pihak klinik, hingga perkara ini akhirnya dilaporkan ke Ditreskrimsus PMJ.

“Klien kami sangat menyayangkan sikap manajemen Urluxe yang tidak memberikan respon ataupun tanggapan atas surat somasi pertama dan kedua kami, sehingga niat baik klien kami untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan menjadi tidak tercapai,” kata imbuh Jhon.

Also Read:

Diduga Malapraktik, Jhon Saud Damanik Minta Dinkes Jaktim Periksa Klinik DLZ dan Urluxe

Jhon juga mengungkapkan keganjilan dokter SFZ yang melakukan tindakan operasi kliennya. Belakangan diketahui dokter SFZ sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran sebagaimana mestinya, karena Surat Tanda Registrasi (STR) yang bersangkutan sudah tidak aktif di Konsil Kesehatan Indonesia (KKI).

“Dalam hal ini, sesungguhnya dokter SFZ tidak dapat melakukan tindakan operasi hidung terhadap klien kami, karena STR-nya sudah tidak aktif. Sehingga jelas telah terbukti adanya pelanggaran hukum yang berlaku oleh yang bersangkutan, yaitu melakukan tindakan malapraktik kesehatan,” paparnya.

Also Read:

Korban Lima Kali Gagal Operasi di DLZ dan Urluxe, Datang dari Jambi ke Jakarta Memberikan Keterangan di PMJ

Irwana Onassis, yang juga kuasa hukum Lina menambahkan, tindakan malapraktik yang dilakukan oknum dokter tersebut, merupakan pelanggaran suatu ketentuan hukum yang berlaku, dan akibatnya berpotensi mendapatkan sanksi hukum yang berat.

Irwana menyebutkan, sanksi-sanksi hukum yang dapat dikenakan sehubungan dengan perbuatan malpraktik tersebut antara lain sebagai berikut:

Also Read:

Dugaan Malapraktik Klinik Urluxe, Kuasa Hukum Lina Karlina Berikan Keterangan ke Penyidik PMJ

Ketentuan Pasal 360 KUHPidana: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Ketentuan Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Also Read:

Posting Foto di Media Sosial Tanpa Seizin Pemilik, Klinik DBC Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Selain itu, ungkap Irwana, karena oknum dokter tersebut bekerja dan bertindak untuk dan atas nama Urluxe, maka tentu telah diberikan penugasan untuk melakukan tindakan operasi dari pihak managemen klinik kecantikan tersebut.

Also Read:

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Malapraktik Dokter Abal-Abal yang Melakukan Operasi di Klinik DBC dan UCB

Menurutnya, pihak managemen Urluxe juga dapat diduga turut serta melakukan kelalaian dan ataupun pelanggaran atas ketentuan hukum tersebut di atas.

“Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka manajemen Urluxe semestinya memiliki tanggung jawab atas apa yang dialami oleh klien kami,” imbuhnya. (Rif)

Also Read:

YLKI Somasi Kemensos Gara-Gara Stop PBI BPJS Kesehatan

Also Read:

FKBI: Cleaning Data Kemensos Bermasalah saat Menganulir Peserta PBI BPJS Kesehatan