Korban Lima Kali Gagal Operasi di DLZ dan Urluxe, Datang dari Jambi ke Jakarta Memberikan Keterangan di PMJ

Dugaan Pelanggaran Hukum

 Di tempat yang sama, Irwana Onassis, S.H., M.H., kuasa hukum Septifiana, mengatakan bahwa tindakan nonprosedural yang dilakukan klinik DBC juga dilaporkan ke Majelis Disiplin Profesi Konsil Kesehatan Indonesia (MDP KKI).

Irwana menjelaskan, pelaporan ke MDP KKI karena dokter B bukanlah dokter bedah yang memiliki keahlian untuk melakukan suatu tindakan operasi. Tetapi yang bersangkutan hanya seorang dokter umum yang seharusnya tidak dapat melakukan tindakan operasi atau bedah sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap kliennya.

Also Read:

Dugaan Malapraktik Klinik Urluxe, Kuasa Hukum Lina Karlina Berikan Keterangan ke Penyidik PMJ

Menurutnya, tindakan tersebut tentu diduga merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditentukan bahwa “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien”.

Selain itu, tindakan operasi yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut yang telah menimbulkan luka terhadap kliennya juga patut diduga pelanggaran atas beberapa ketentuan hukum lain, yaitu Pasal 360 KUHPidana: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Also Read:

Posting Foto di Media Sosial Tanpa Seizin Pemilik, Klinik DBC Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Ketentuan Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: (1) “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga) talun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Berikutnya, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. (Rif)

Also Read:

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Malapraktik Dokter Abal-Abal yang Melakukan Operasi di Klinik DBC dan UCB

Also Read:

YLKI Somasi Kemensos Gara-Gara Stop PBI BPJS Kesehatan