Diduga Malapraktik, Jhon Saud Damanik Minta Dinkes Jaktim Periksa Klinik DLZ dan Urluxe

Sanksi Hukum Klinik Malapraktik

Menurut Jhon, perkara klinik kecantikan DLZ dan Urluxe bisa disangkakan pelanggaran berlapis, baik dari sisi administrasi tenaga medis maupun hukum pidana/perdata terkait malapraktik. Klinik yang membiarkan dokter tanpa STR aktif untuk berpraktik, apalagi sampai melakukan tindakan bedah atau operasi, memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Jhon menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencantumkan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 443 UU Kesehatan menyebutkan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (klinik) dilarang memperkerjakan tenaga medis yang tidak memiliki STR dan SIP (Surat Izin Praktik).

Also Read:

Korban Lima Kali Gagal Operasi di DLZ dan Urluxe, Datang dari Jambi ke Jakarta Memberikan Keterangan di PMJ

Pimpinan klinik yang melanggar pasal ini diancam pidana penjara atau denda yang signifikan. Jika pelanggaran dilakukan atas nama klinik, maka klinik tersebut dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha atau denda administratif yang besar.

Sementara sanksi perdata, klinik bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan tenaga medis yang bekerja di bawah naungannya (Doktrin Vicarious Liability).

Also Read:

Dugaan Malapraktik Klinik Urluxe, Kuasa Hukum Lina Karlina Berikan Keterangan ke Penyidik PMJ

Sanksi tersebut, kata Jhon, telah dicantumkan dalam Pasal 1367 KUHPerdata, di mana klinik wajib membayar Ganti rugi (materil maupun imateriil) kepada pasien atau keluarga pasien, karena lalai dalam melakukan pengawasan dan seleksi tenaga medis.

Terkait ketentuan ganti rugi, meliputi biaya pengobatan pemulihan, hilangnya penghasilan pasien, hingga kompensasi atau catat tetap atau kematian.

Also Read:

Posting Foto di Media Sosial Tanpa Seizin Pemilik, Klinik DBC Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

“Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehahatan setempat memiliki wewenang penuh untuk memberikan sanksi administratif  berupa pencabutan izin usaha atau denda administarif yang besar,” imbuh Jhon.

Selain itu, masih menurut Jhon, klinik DLZ dan Urluxe bisa dikenai sangkaan pelanggaran kompetensi atau malapraktik. Pasalnya, kedua dokter di klinik tersebut diketahui dokter umum, yang secara regulasi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan operasi mandiri yang merupakan ranah dokter spesialis.

Also Read:

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Malapraktik Dokter Abal-Abal yang Melakukan Operasi di Klinik DBC dan UCB

“Pimpinan klinik DLZ dan Urluxe telah melakukan pembiaran terhadap praktik kedokteran di luar kompetensi, yang merupakan unsur kelalaian (malaprakti),” bebernya.

Jhon mengungkapkan, dugaan kasus malapraktik yang dilakukan klinik kecantikan DLZ dan Urluxe sudah viral dari pemberitaan media massa nasional sejak tahun 2023. Namun, hingga saat ini kedua klinik tersebut masih bebas beroperasi. Ia pun mempertanyakan ketegasan Dinkes Jakarta Timur dalam menindak kedua klinik tersebut.

Also Read:

YLKI Somasi Kemensos Gara-Gara Stop PBI BPJS Kesehatan

“Kami meminta Dinas Kesehatan Jakarta Timur mengambil tindakan tegas terhadap kedua klinik kecantikan ini. Jika masih terus beroperasi, kami khawatir akan ada korban-korban lainnya,” tukasnya. (Rif)

Also Read:

FKBI: Cleaning Data Kemensos Bermasalah saat Menganulir Peserta PBI BPJS Kesehatan

Also Read:

Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan, YLKI: Pasien Rentan Jadi Korban