Uni Eropa Sanksi Pedagang Minyak Jaringan Pelayaran Rusia

Jakarta,corebusiness.co.id-Uni Eropa (UE) memberlakukan sanksi baru, dengan menargetkan Murtaza Lakhani dan Etibar Eyyub karena membantu Moskow untuk menghindari sanksi Barat terhadap ekspor minyak mentah Rusia.

Seirama dengan Amerika Serikat (AS), UE terus berusaha menghambat ekspor minyak mentah dari Rusia, yang dianggap untuk mendanai invansi—milter–ke Ukraina.

Menukil Reuters, UE telah memberlakukan 19 paket sanksi sejauh ini, tetapi Moskow  berhasil beradaptasi dengan sebagian besar tindakan UE. Rusia bahkan masih menjual jutaan barel minyak ke India dan China, meskipun dengan harga diskon dibandingkan harga global. Sebagian besar minyak ini diangkut menggunakan apa yang disebut armada bayangan kapal yang beroperasi di luar industri maritim Barat.

Also Read:

Pekerja Kilang Minyak dan Kimia AS Tolak Tawaran Negosiasi Marathon Petroleum

Sanksi terbaru UE melarang warga negara blok tersebut untuk berbisnis dengan perusahaan dan individu yang terdaftar, mengurangi akses mereka ke penyedia pengiriman dan asuransi. UE telah mencantumkan lebih dari 2.600 individu dan perusahaan secara total.

Dewan UE menyatakan, UE telah menargetkan sembilan individu dan entitas yang mendukung armada bayangan kapal tanker minyak Rusia. Pernyataan ini merujuk pada pengusaha yang terkait dengan perusahaan minyak Rosneft (ROSN.MM), dan Lukoil (LKOH.MM), serta perusahaan pelayaran yang memiliki dan mengelola kapal tanker.

Also Read:

Hynion AS Umumkan Kebangkrutan, Kalah Bersaing dengan EV?

Para analis memperkirakan UE akan memasukkan lebih dari 40 kapal ke dalam daftar armada bayangan Rusia minggu ini, sehingga totalnya menjadi sekitar 600 kapal.

Perwakilan Tetap (diplomat) Rusia untuk Uni Eropa, dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Rusia, mengatakan bahwa langkah-langkah baru tersebut hanya akan merugikan warga negara UE dan terbukti tidak efektif.

Also Read:

Heboh Wabah Virus Nipah di India, Otoritas Kesehatan di Asia Tenggara Tingkatkan Pemeriksaan di Bandara

“Kami menyesalkan ketidakmampuan Brussel untuk mengakui kebenaran sederhana: jika tindakan yang sama diulang-ulang dan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, itu berarti strategi awal pada dasarnya tidak berhasil dan cacat,” katanya.

Langkah-langkah tersebut, katanya, akan memperburuk masalah sosial-ekonomi yang semakin meningkat dan menurunnya standar hidup bagi warga negara Eropa.

Pedagang Minyak Jaringan Rusia

Also Read:

Pemerintah AS Pecat Pejabat yang Larang Produk China Masuk ke Pasar AS

Di antara mereka yang menjadi sasaran UE adalah pedagang minyak Kanada-Pakistan Murtaza Lakhani, CEO perusahaan perdagangan Mercantile & Maritime.

“Melalui perusahaannya, ia memungkinkan pengiriman dan ekspor minyak Rusia, terutama dari perusahaan minyak milik negara Rusia, Rosneft,” kata catatan dalam Jurnal Resmi UE.

Also Read:

AS Kontrol Ekspor Minyak Venezuela, Picu Konfrontasi Restrukturisasi Utang dengan China.

Secara khusus, Murtaza Lakhani mengendalikan kapal-kapal yang mengangkut minyak mentah atau produk minyak bumi yang berasal dari Rusia atau diekspor dari Rusia.

Lakhani (63 tahun) menjalankan perusahaan perdagangan menengah Mercantile & Maritime Group dengan kantor di Singapura dan London. Ia memulai karirnya di perusahaan perdagangan global Glencore, di mana ia menangani ekspor minyak Irak selama era Saddam Hussein dan kemudian pindah ke wilayah Kurdistan Irak, di mana ia bertindak sebagai perantara antara kementerian perminyakan dan perusahaan internasional untuk menjual minyak secara independen dari Baghdad.

Also Read:

Menteri Bahlil Sampaikan Jurus Mencapai Target Lifting Minyak 610 Ribu Bph

Selama periode ini, seperti dilansir Reuters, Lakhani membantu raksasa energi yang dikendalikan negara Rusia, Rosneft, untuk menandatangani kesepakatan minyak dan gas di Kurdistan, bekerja sama erat dengan CEO Rosneft, Igor Sechin. Ia juga ikut menandatangani

Berdasarkan hubungan ini, Lakhani bermitra dengan pedagang minyak terkemuka Vitol untuk berinvestasi dalam 5% saham di proyek minyak terbesar Rosneft dalam beberapa dekade, Vostok Oil di Arktik.

Also Read:

Teknologi Velocity String Kerek Produksi Migas Elnusa 

“Negara ini (Rusia) adalah negara dengan sumber daya terbesar di dunia. Menghambatnya hanya berdampak jangka pendek, bukan tujuan jangka panjang bagi siapa pun. Mereka akan selalu membutuhkan Rusia,” kata Lakhani kepada SolovievLive Rusia di Forum St Petersburg pada bulan Juni.

Rusia Senasib dengan Iran

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi, mengutarakan, meskipun AS dan sekutunya mengembargo impor minyak mentah dari dua perusahaan minyak terbesar Rusia, yaitu Rosneft dan Lukoil, namun Presiden Rusia, Vladimir Putin tidak bergeming.

Also Read:

Siap-Siap, Indonesia Segera Bangun PLTN

Menurut data energi AS, Rusia adalah produsen minyak mentah terbesar kedua di dunia pada tahun 2024 setelah AS. Rosneft dan Lukoil bersama-sama menyumbang lebih dari 5 persen produksi minyak global.

“Putin merasa yakin minyaknya masih akan dibeli oleh negara-negara lain. Karena, Rusia menawarkan harga jual minyak dengan diskon cukup tinggi, artinya lebih murah dari rata-rata harga pasar internasional. Negara-negara seperti Tiongkok dan India tetap saja membeli minyak dari Rusia,” kata Fahmy kepada corebusiness.co.id.

Also Read:

PDB Malaysia Tahun 2025 Diprediksi 4,9 Persen

Fahmy mengatakan bahwa AS dan sekutunya tidak bisa mendikte negara lain tidak membeli atau mengimpor minyak mentah dari Rusia.

“AS paling hanya memperingatkan saja, tidak bisa dia mengatur negara-negara lain agar tidak membeli minyak dan gas dari Rusia,” ucapnya.

Also Read:

ICP Desember 2025 Kontraksi US$1,73 per Barel, Ini Penyebabnya

Ia mencontohkan Iran, bertahun-tahun diembargo AS, dan melarang negara-negara sekutunya berhubungan dagang dengan Iran. Faktanya, ungkap Fahmy, Prancis masih saja menjalin kerja sama perdagangan dengan Iran. Salah satunya Iran impor persenjataan dari Prancis. Sebagai imbalannya, Prancis membeli minyak dengan harga murah dari Iran.

“Jadi, logika ekonomi tidak bisa dipatahkan dengan logika politik,” pungkas Fahmy. (Rif)