Sri Mulyani: Kebijakan Tarif Trump Bukan Pilihan Optimal untuk Indonesia
syarif@corebusiness
21 Februari 2026 20:54
.
3 min read
750 x 100
PASANG IKLAN
Jakarta,corebusiness.co.id-Mantan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati merespons ketentuan tarif timbal balik (resiprokal) yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk Indonesia. Ia menyebut, kebijakan itu tidak lazim, lantaran dibuat oleh satu negara tapi untuk global.
Sri Mulyani memulai karier barunya sebagai dosen di Oxford University tahun ini. Selama setahun, ia akan mengajar di Blavatnik School of Government sebagai World Leader Fellow di Universitas Oxford.
Eks bendahara negara Pemerintah Indonesia tersebut, pada Jumat, 20 Februari 2026, muncul sebagai narasumber di program Podcast Oxford Policy Pod. Salah satu pertanyaan yang diajukan Mark, host podcast, adalah pandangan Sri Mulyani terhadap kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang telah ditandatangani Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis, 19 Februari 2026.
Mark mengeluarkan catatan ketika Sri Mulyani masih menjabat Menkeu, sempat menolak tarif Trump yang disebutnya “kebijakan beracun”.
750 x 100
PASANG IKLAN
“Pelajaran apa saja yang dapat Anda ambil dari perubahan besar dalam kebijakan perdagangan internasional yang baru saja kita saksikan. Dan, bagaimana seharusnya negara-negara berpenghasilan menengah dan badan-badan regional di Asia dalam menavigasi aturan main baru Trump?,” tanya Mark kepada Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjawab. Menurutnya, semua pemimpin dan pejabat negara di dunia sudah sudah terbiasa dengan sistem kerja sama multilateral terkait perjanjian perdagangan dan investasi yang dikoordinasikan dan dipimpin oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Ia mengakui ketentuan dalam sistem kerja sama untuk skala multilateral bidang perdagangan dan investasi yang diterapkan WTO dinilai belum sempurna. Masih ada masalah yang perlu diselesaikan. Tapi, ketentuan yang diberlakukan WTO telah disepakati berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota.
Sebagai informasi, WTO adalah organisasi internasional yang bertujuan mengawasi dan mengatur perdagangan internasional. WTO berperan dalam membuka perdagangan antarnegara dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan nontarif.
750 x 100
PASANG IKLAN
Organisasi ini dibentuk melalui perjanjian yang melibatkan hampir semua negara di dunia, dan keputusan diorganisasi ini diambil melalui konsensus atau kesepakatan bersama dari seluruh anggota. Tercatat pada 2023 ada 164 negara anggota WTO, termasuk AS dan Indonesia.
“Namun, dengan diberlakukannya tarif perdagangan oleh AS, dalam hal ini (dilakukan) secara sepihak, hal itu sebenarnya telah mengubah seluruh sistem berbasis aturan, yang sebelumnya dipakai oleh WTO,” kata Sri Mulyani.
Orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, di tahun 2010, mengatakan bahwa negara-negara yang dikenakan tarif timbal balik (resiprokal) AS, harus memutuskan apakah akan berurusan langsung kerja sama dagang secara bilateral, yang jelas-jelas merupakan keinginan AS, atau dilakukan secara kolektif.
“Jadi setiap negara tidak punya pilihan lain, selain bernegosiasi secara bilateral dengan AS. Saya pikir, masing-masing negara akan saling melihat apa yang telah mereka minta dan apa yang mereka dapatkan dari negosiasi ini,” ungkapnya.
Khusus Indonesia, kata dia, sebenarnya memiliki daftar panjang yang disebut sebagai hambatan nontarif. Pemerintah Indonesia sebenarnya ingin mengatasi masalah hambatan nontarif tersebut. Hal ini sejalan dengan reformasi yang telah dilakukan Indonesia.
750 x 100
PASANG IKLAN
“Jadi, kami ingin mereformasi banyak hal, termasuk dalam kegiatan bisnis, perdagangan, dan investasi. Karena hambatan nontarif ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya akan memengaruhi daya saing ekonomi Indonesia. Terutama kemampuan untuk menarik modal serta mendirikan perusahaan yang kompetitif di Indonesia,” tuturnya.
Sri Mulyani menyatakan, Indonesia mempunyai hak untuk mengajukan negosiasi terkait perdagangan dan investasi dengan negara lain. Pun negosiasi dengan AS, sebelum dilakukan pakta kesepakatan dagang antarkedua negara.
Perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 mencontohkan, Indonesia mempunyai komoditas yang dibutuhkan AS, pada saat yang sama Indonesia juga memiliki permintaan untuk komoditas tertentu dari AS.
“Jadi, ini semua ini adalah area yang ingin kita manfaatkan untuk bernegosiasi. Bukan benar-benar membingkai dalam konteks tarif sebagai hubungan yang menghambat, tapi lebih kepada memperkuat hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak,” jelasnya.
Sri Mulyani juga menyinggung negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Menurutnya, masing-masing negara ASEAN memiliki banyak peluang yang jauh lebih besar untuk memainkan peran konstruktif dalam ekonomi regional maupun global.
Sri Mulyani tak menafikan pemberlakuan tarif dagang, juga memegang peranan penting bagi suatu negara. Tapi, AS menerapkannya secara global, meskipun besaran ketentuan tarif antarnegara berbeda-beda.
“Jadi, ini bukan hanya merugikan satu negara dibandingkan dengan negara lain. Tetapi, menjadi beban tambahan bagi perekonomian global untuk setiap negara yang dikenai tarif tersebut. Atau, jika mereka juga melakukan pembalasan, maka itu juga akan berdampak pada AS. Karena, AS juga mengekspor barang-barang dagangannya ke negara lain,” ungkapnya.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Kabinet Indonesia Bersatu menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal AS jelas bukan pilihan yang optimal saat ini. Ia berpikir setiap negara yang dikenai tarif resiprokal oleh AS harus berusaha realistis kemudian mencoba bermain dalam sistem atau rezim yang tidak berdasarkan aturan yang umum ini. (Rif)
750 x 100
PASANG IKLAN
Berita Terkait
930 x 180
PASANG IKLAN
