Sri Mulyani: Kebijakan Tarif Trump Bukan Pilihan Optimal untuk Indonesia

Khusus Indonesia, kata dia, sebenarnya memiliki daftar panjang yang disebut sebagai hambatan nontarif. Pemerintah Indonesia sebenarnya ingin mengatasi masalah hambatan nontarif tersebut. Hal ini sejalan dengan reformasi yang telah dilakukan Indonesia.

“Jadi, kami ingin mereformasi banyak hal, termasuk dalam kegiatan bisnis, perdagangan, dan investasi. Karena hambatan nontarif ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya akan memengaruhi daya saing ekonomi Indonesia. Terutama kemampuan untuk menarik modal serta mendirikan perusahaan yang kompetitif di Indonesia,” tuturnya.

Sri Mulyani menyatakan, Indonesia mempunyai hak untuk mengajukan negosiasi terkait perdagangan dan investasi dengan negara lain. Pun negosiasi dengan AS, sebelum dilakukan pakta kesepakatan dagang antarkedua negara.

Also Read:

Harga Minyak Naik Efek Meningkatnya Ketegangan AS-Iran

Perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 mencontohkan, Indonesia mempunyai komoditas yang dibutuhkan AS, pada saat yang sama Indonesia juga memiliki permintaan untuk komoditas tertentu dari AS.

“Jadi, ini semua ini adalah area yang ingin kita manfaatkan untuk bernegosiasi. Bukan benar-benar membingkai dalam konteks tarif sebagai hubungan yang menghambat, tapi lebih kepada memperkuat hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak,” jelasnya.

Also Read:

Deal, Presiden Prabowo dan Presiden Trump Teken Perjanjian Timbal Balik

Sri Mulyani juga menyinggung negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Menurutnya, masing-masing negara ASEAN memiliki banyak peluang yang jauh lebih besar untuk memainkan peran konstruktif dalam ekonomi regional maupun global.

Sri Mulyani tak menafikan pemberlakuan tarif dagang, juga memegang peranan penting bagi suatu negara. Tapi, AS menerapkannya secara global, meskipun besaran ketentuan tarif antarnegara berbeda-beda.

Also Read:

Presiden Prabowo akan Selesaikan Perjanjian Dagang dengan AS

“Jadi, ini bukan hanya merugikan satu negara dibandingkan dengan negara lain. Tetapi, menjadi beban tambahan bagi perekonomian global untuk setiap negara yang dikenai tarif tersebut. Atau, jika mereka juga melakukan pembalasan, maka itu juga akan berdampak pada AS. Karena, AS juga mengekspor barang-barang dagangannya ke negara lain,” ungkapnya.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Kabinet Indonesia Bersatu menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal AS jelas bukan pilihan yang optimal saat ini. Ia berpikir setiap negara yang dikenai tarif resiprokal oleh AS harus berusaha realistis kemudian mencoba bermain dalam sistem atau rezim yang tidak berdasarkan aturan yang umum ini. (Rif)

Also Read:

Vietnam, “Naga Ekonomi” Baru di Asia Tenggara

Also Read:

Saham Grab Turun Empat Persen, Perusahaan Ubah Strategi Bisnis