Janji Capres Donald Trump akan Mempercepat Industri Jaminan Sosial Bangkrut

Jakarta,corebusiness.co.id-Donald Trump resmi maju sebagai calon presiden setelah menerima tiket dari Partai Republik di ajang Pilpres Amerika Serikat yang akan digelar 5 November mendatang. Trump bahkan sesumbar akan memiliki kemenangan luar biasa dari pesaingnya calon presiden Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat.

Trump menegaskan niatnya memberantas imigran di perbatasan AS-Meksiko. Dia berujar “invasi” imigran telah membawa kehancuran dan kesengsaraan bagi AS. Dia juga berjanji untuk tidak mengenakan pajak atas tunjangan, tip atau lembur jaminan sosial, bersamaan dengan janjinya untuk mengenakan tarif yang tinggi dan memperluas deportasi.

Janji Trump berlawanan arus dengan calon presiden AS, Kamala Harris. Sebagai bagian dari New Way Forward for Small Business, Harris telah mengumumkan dukungannya terhadap beberapa kebijakan yang akan menaikkan pajak atas pendapatan modal.

Also Read:

Resmi, Indonesia Menjadi Anggota Penuh BRICS

“Kami memperkirakan kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan sebesar $750 miliar hingga $900 miliar dalam satu dekade,” kata Harris seperti dikutip, Selasa (22/10/2024).

Harris secara khusus mencatat dukungannya untuk menaikkan pajak pembelian kembali saham dari 1 menjadi 4 persen, menaikkan tarif pajak keuntungan modal biasa dari 20 menjadi 28 persen untuk rumah tangga berpenghasilan lebih dari $1 juta per tahun, dan menetapkan pajak minimum miliarder baru, di antara perubahan lainnya.

“Kami berasumsi pajak miliarder akan sesuai dengan usulan dari anggaran Tahun Anggaran (FY) 2025 Presiden Biden, termasuk dengan tarif 25 persen untuk rumah tangga dengan kekayaan lebih dari $100 juta,” ujarnya.

Also Read:

Menanti sejak 2014, Diana Menangis Bertemu Presiden Prabowo di Washington DC

Menurut Harris, rencana Trump untuk tidak mengenakan pajak atas tunjangan, tip atau lembur jaminan sosial, bisa meningkatkan kekurangan dana jaminan sosial selama sepuluh tahun sebesar $2,3 triliun, dan dana perwalian jaminan sosial akan kehabisan uang tiga tahun sebelumnya, pada tahun fiskal 2031, dibandingkan dengan perkiraan kebijakan publik non-partisan.

Ia memperkirakan, usulan Trump untuk mengakhiri pajak atas tunjangan jaminan sosial akan meningkatkan defisit uang tunai sekitar $950 miliar pada tahun fiskal 2035. Sementara usulannya untuk mengakhiri pajak lembur dan tip akan menambah $900 miliar. Terkait pembatasan imigrasi, ditambah dengan kebijakan tarifnya, akan meningkatkan defisit kas sebesar $950 miliar pada tahun fiskal 2035, meningkatkan defisit sebesar $400 miliar.

Also Read:

Presiden Prabowo Bawa Oleh-oleh Investasi Rp 156 Triliun Hasil Lawatan ke RRT

Harris menjelaskan, berdasarkan undang-undang saat ini, yang membatasi pengeluaran jaminan sosial sebesar jumlah yang diterima dari pendapatan pajak, tunjangan akan dipotong sebesar 23 persen pada tahun 2035. Namun berdasarkan rencana Trump, tunjangan tersebut harus dipotong sekitar 33 persen.

Ia menganalisis, pemotongan ini akan berdampak paling besar bagi mereka yang berpendapatan rendah yang belum membayar pajak atas tunjangan. Sementara pemotongan terhadap mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan diimbangi oleh peningkatan rata-rata tunjangan setelah pajak.

Also Read:

Setelah Bangun Kerajaan Bisnis Properti, Damac Group Rambah Data Center di Asia Tenggara

Sementara itu, berdasarkan survei Wall Street Journal terbaru menunjukkan bahwa beberapa usulan Trump akan merugikan perekonomian AS. Hasil survei menemukan bahwa 68 persen  dari 50 ekonom yang disurvei mengatakan inflasi AS akan lebih tinggi berdasarkan rencana ekonomi Trump. (Rif)

Also Read:

Sekarang, Buat Paspor Elektronik Bisa di Seluruh Perwakilan RI di Malaysia