FKBI Soroti Kesepakatan Pengelolaan Data Pribadi RI-AS

Tulus menyebutkan beberapa kekhawatiran dari klausul tersebut. Pertama, ketimpangan standar perlindungan data warga Indonesia bisa saja diproses di bawah regulasi AS (CCPA, HIPAA) yang tidak sepenuhnya selaras dengan UU PDP Indonesia.

Kedua, yurisdiksi dan akses hukum konsumen Indonesia berpotensi kehilangan akses cepat ke mekanisme pengaduan jika data disimpan di server AS.

Ketiga, potensi Penyalahgunaan Data yang berpindah ke AS dapat diperjualbelikan atau digunakan untuk profiling tanpa persetujuan eksplisit pemilik data.

Also Read:

SMM Analisis Proses Daur Ulang Baterai Lithium Tiongkok dan Situasi Pasar Bubuk Hitam

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan data, FKBI menyarankan langkah nyata yang dapat dilakukan konsumen, sebagai berikut:

Satu, menyaring kebijakan privasi baca dan pahami kebijakan privasi setiap aplikasi atau layanan. Pastikan ada klausul transfer data ke luar negeri dan opsi opt-out.

Also Read:

Alaska Airlines Hentikan Operasional Darat Semua Jenis Pesawat, Buntut Peretasan?

Dua, aktifkan Autentikasi Multi-Faktor menggunakan SMS, email, atau aplikasi autentikator untuk lapisan keamanan tambahan.

Tiga, gunakan Enkripsi dan VPN akses layanan digital melalui jaringan privat virtual untuk menyamarkan lokasi dan mengenkripsi lalu lintas data.

Also Read:

PDB Tiongkok Q2 Tumbuh 5,2 Persen, di Atas Perkiraan Pasar

Empat, batasi izin Aplikasi Periksa dan matikan akses aplikasi yang tidak perlu ke kontak, lokasi, dan penyimpanan.

Lima, pantau aktivitas akun secara berkala dan periksa riwayat login, notifikasi perubahan profil, dan tagihan transaksi untuk mendeteksi anomali lebih awal.

Also Read:

Sakelar Bahan Bakar Pesawat Boeng di Korsel akan Diperiksa

“Laporkan segera jika terjadi insiden, adukan dugaan kebocoran atau penyalahgunaan data ke Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Lembaga Perlindungan Konsumen terdekat,” imbaunya.

FKBI, kata Tulus, juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, di antaranya untuk memperjelas mekanisme pengaduan dan ganti rugi. Selain itu, pemerintah diminta menetapkan prosedur lintas negara yang menjamin hak konsumen untuk mendapat respons cepat dan kompensasi jika terjadi pelanggaran.

Also Read:

Surat Trump ke Negara Mitra Dagang, Isinya Rayuan hingga Ancaman Resiprokal

Berikutnya, FKBI meminta pemerintah menerapkan Standar Kontrak Pelindung Data dengan Standard Contractual Clauses yang mengikat pihak AS mematuhi prinsip-prinsip UU PDP Indonesia.

Pemerintah juga diminta melibatkan masyarakat dalam pengawasan, misalnya dengan membentuk dewan pengawas independen multistakeholder untuk memonitor implementasi dan meninjau dampak kesepakatan secara berkala.

Also Read:

Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen untuk BRICS, Nasib Indonesia?

“Kesepakatan dagang tak boleh mengorbankan hak privasi warga. Kita mendesak pemerintah memperkuat klausul perlindungan data sebelum finalisasi perjanjian,” tegas Tulus. (Rif)

Also Read:

Dolar AS dan Harga Minyak Mentah Kontraksi saat Trump Mengumumkan Gencatan Senjata Iran-Israel