
“Ke depan, belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Presiden.
Presiden menyampaikan, pembiayaan APBN harus dikelola secara hati-hati dan inovatif. Rasio utang dan defisit dijaga dalam batas aman. Skema pembiayaan kreatif akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan peran Danantara serta keterlibatan swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat dan transformasi ekonomi yang efektif, pemerintah menargetkan sejumlah indikator ekonomi utama yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen, inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN di kisaran 6,9 persen, dan nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per dollar AS.
Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen. Angka kemiskinan turun ke 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini turun ke 0,377 hingga 0,380, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat.