Jakarta,corebusiness.co.id-Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih terkait, untuk mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/GSW). Proyek strategis nasional tesebut diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa.

Saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, pada Senin, 20 April 2026, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Brian Yuliarto, untuk melibatkan kalangan akademisi dalam proyek GSW.

Brian menyampaikan bahwa proyek GSW memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60 persen kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak. Oleh karena itu, dia menyampaikan bahwa Kementerian Dikti Saintek didorong untuk berpartisipasi aktif, khususnya melalui kontribusi riset dan inovasi dari perguruan tinggi.

Also Read:

KSAD Maruli Bertemu Presiden Prabowo, Lapor Pembangunan 300 Jembatan dan Renovasi Sekolah

“Banyak hasil-hasil penelitian di kampus ya yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan giant sea wall itu diminta untuk terlibat,” tutur Brian, dikutip laman seskab.go.id.

Sebagai tindak lanjut, Brian menyampaikan bahwa Kementerian Dikti Saintek akan segera mengundang para guru besar dan pakar yang memiliki keahlian di bidang terkait, termasuk dalam pengembangan daratan dan reklamasi.

Also Read:

Di Depan Presiden Putin, Presiden Prabowo Janji Awasi Sendiri Kerja Sama Bidang Moneter

Brian menyampaikan para akademisi tersebut nantinya tidak hanya memberikan kajian teknis, tetapi juga akan terlibat langsung dalam tim pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ).

“Bahkan lebih dari itu langsung dilibatkan nantinya masuk ke dalam timnya yang dipimpin oleh Bapak Kepala Otorita,” imbuh Brian.

Also Read:

RI Merapat ke Rusia untuk Kerja Sama Energi

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi.

“Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya, karena berkaitan sama resources yang ada di Indonesia. Kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste,” ujar Didit.

Also Read:

Prabowo Tegaskan Indonesia Bangkit sebagai “Rising Giant”

Pemerintah menegaskan, percepatan GSW tidak hanya soal kecepatan pembangunan, tetapi juga kualitas perencanaan. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci agar proyek ini kokoh secara teknis, tepat secara ekonomi, dan berkelanjutan bagi lingkungan.

Nilai Ekonomis bagi Investor

Terpisah, pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa proyek GSW sudah beberapa kali dibahas pemerintah. Konteks pembangunan GSW tidak sebatas wilayah Jakarta, namun membentang hingga Pantai Pantura atau Pantura Jawa.

Also Read:

Empat Pilar, Jurus Kemenkeu Kelola Penerimaan Negara

“Jika Giant Sea Wall menjadi Kebijakan Strategis Nasional (KSN), apakah biayanya ditanggung dari APBN. Jika proyek GSW tercantum dan menjadi bagian KSN, harus dilihat terkait pengganggarannya. Proyek GSW ini ada dua penanggung jawab, yakni pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI. Karena, ada tanggul A dan tanggul B,” kata Yayat Supriatna kepada corebusiness.co.id.

Yayat mencontohkan, untuk tanggung jawab tanggul B di pesisir Pantai Utara, sebagian sudah dikerjakan oleh Pemprov DKI bersama pemerintah pusat. Tanggul itu berfungsi untuk mengantisipasi rob yang bisa menyebabkan terjadinya banjir atau pasang laut yang melewati kawasan tersebut.

Also Read:

Uji B50 di Sektor Pertambangan Tunjukkan Hasil Positif

“Tapi, untuk proyek GSW sebelumnya tidak terlepas dari skenario reklamasi. Jika dalam proyek GSW hanya dua pulau yang direklamasi, ada investor yang tertarik atau tidak? Awalnya ada wacana akan dilakukan reklamasi di tujuh pulau, karena reklamasi bagian dari GSW. Jadi tidak hanya mengamankan wilayah pesisir Jakarta saja,” tuturnya.

Ia mempertanyakan, jika GSW dibangun melibatkan investor, bagaimana feedback untuk mereka. Misalnya, di atas GSW akan dibangun jalan tol yang menghubungkan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) hingga wilayah Kabupaten Bekasi. Bisa saja jalan tol ini menjadi daya tarik investor dari sisi bisnis. Pembangunan jalan tol itu sebagai bentuk privacy kompensasi yang didapat investor.

Also Read:

Purbaya Jelaskan Hitung-hitungan Pemerintah Tidak Menaikkan Harga BBM Subsidi hingga Akhir Tahun

Yayat mengemukakan, konsep awal pembangunan GSW harus ada nilai ekonomi. Misalnya, saat ini diwacanakan air yang ditampung di tanggul raksasa itu akan diproses menjadi air tawar untuk kebutuhan masyarakat. Karena itu, harus dirancang pengaturan, misalnya terkait akses keluar masuk kapal-kapal di pelabuhan.

“Harus diteliti pula, apakah di bawah laut sudah ada jaringan kabel optik dan lainnya. Termasuk dirancang jalur untuk nelayan-nelayan tradisional,” imbuhnya.

Also Read:

Istana Kepresidenan Suguhkan Ketupat dan Hiburan untuk Ribuan Masyarakat Umum di Acara Halalbihalal

Faktor lain yang perlu diperhatikan, kata dia, yaitu air baku yang akan diproses menjadi air tawar, apakah tercemar dari limbah B3 dan limbah lainnya. Ia menyebut, kondisi teluk-teluk di Jakarta saat ini banyak menampung limbah dari daratan yang terbawa arus dari 13 aliran sungai.

Menurutnya, jika air sungai sudah terfilter dan bersih, tidak akan menimbulkan masalah. Seperti yang sudah dilakukan Singapura membangun Marina Barrage tidak hanya berfungsi menampung air hujan, namun perlindungan dari banjir. Singapura juga berhasil mengolah air limbah menjadi air yang bisa digunakan masyarakat. (Rif)

Also Read:

Menhub dan Kapolda Jabar Resmi Berlakukan One Way Nasional Cikampek-Kalikangkung

Also Read:

Perkuat Keamanan Perairan Indonesia, Bapeten Serahkan RID dan PRD ke Bakamla