Presiden Minta Panglima TNI dan Kapolri Tindak Aparat yang Melindungi Aktivitas Ilegal

Jakarta,corebusiness.co.id-Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan mendapat laporan dari aparat penegak hukum ada petugas TNI, Polri, dan beberapa pejabat dari instansi lain diduga terlibat dalam kegiatan ilegal logging dan ilegal mining. Presiden minta Panglima TNI dan Kapolri menindak anak buahnya yang melindungi aktivitas ilegal tersebut.

Presiden Prabowo menyampaikan beberapa penekanan dari hasil Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpinya di Istana Negara Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025) sore. Salah satunya mengenai pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

“Ada beberapa penekanan dari saya, kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Saya sudah hitung dan pelajari angka-angka, (ternyata) banyak sekali sumber daya kita yang bocor. Sedikit demi sedikit kita tutup,” kata Prabowo.

Also Read:

Presiden Lantik Anggota DEN Periode 2026-2030, Berikut Strukturnya

Presiden mencontohkan terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar (ilegal logging), tambang ilegal (ilegal mining), dan penyelundupan sumber daya alam Indonesia.

“Kita sudah kerahkan kekuatan dari TNI dan Polri, namun masih saja ada pihak-pihak yang tidak menghormati hukum di Indonesia. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama,” ungkapnya.

Also Read:

Wamenkeu: Sektor Swasta dan Masyarakat Sumbang 85 Persen Ekonomi Nasional

Kepala Negara mengaku mendapat laporan dari penegak hukum, disebutkan ada aparat dari TNI, Polri, dan beberapa pejabat dari instansi lain diduga terlibat.

“Saya benar-benar berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan tersebut. Dalam menangani pelanggaran hukum dari kegiatan-kegiatan ilegal, harus kita hadapi dengan serius. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Prabowo.

Pada kesempatan itu, Menteri Kehuatanan (Menhut), Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, disebabkan oleh faktor alam. Namun demikian, Kemenhut terus melakukan refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan.

Also Read:

Kemenhut Siapkan Skema Perhutanan Sosial untuk Mendukung Swasembada Pangan

“Tadi pagi kami rapat di Satgas PKH, kami dapat rekomendasi sangat penting, terutama terkait tata ruang yang harus segera dilakukan bersama-sama dengan kementerian terkait. Tata ruang sebagai panglima sebagai pembangunan kita diarahkan pada kesepakatan tata ruang,” kata Raja Juli saat melaporkan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Raja Juli juga melaporkan telah mengumumkan secara resmi ke publik pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Also Read:

Menteri Bahlil Lahadalia Umbar Capaian Kinerja ESDM

“”Secara resmi saya umumkan hari ini kepada publik atas arahan Pak Presiden, saya telah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012. 016 hektare. Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya pada 30 Februari 2025. Yang kita terbitkan sekitar 500 ribu hektar, sehingga dalam satu tahun kami telah memberhentikan IPPKH nakal seluas 1,5 juta hektare,” tuturnya.

Raja Juli mengatakan luas lahan kegiatan berusaha oleh perusahaan yang dicabut izinnya itu seluas 1.012.016 hektare termasuk di wilayah Sumatera seluas 116.168 hektare.

Also Read:

Pemerintah Telah Mencairkan Dana Darurat Bencana Rp 268 Miliar

Terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, kata dia, sedang proses penegakan hukum. Satgas PKH juga sudah mengindentifikasi asal kayu yang hanyut dari tiga provinsi tersebut.

“Sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut. Saat ini sedang dilakukan koordinasi antara Satgas PKH dengan aparat kepolisian untuk mengindentifikasi sumber kayu-kayu tersebut,” terangnya. (Rif)

Also Read:

Butuh Informasi selama Perjalanan Nataru? Berikut Call Center dan Nomor Penting Lainnya