Menteri Bahlil Lahadalia Umbar Capaian Kinerja ESDM

Jakarta,corebusiness.co.id-Kursi Menteri ESDM telah ditempati Bahlil Lahadalia selama 14 bulan, pada 31 Desember 2025. Hasilnya?

Di hari pertama masuk kantor, pada 21 Oktober 2024, Bahlil Lahadalia langsung mengajak rapat para pejabat di Kementerian ESDM. Salah satunya membahas upaya meningkatkan volume produksi minyak dan gas (migas) siap jual atau lifting.

Bahlil menekankan untuk gaspol pengeboran migas secara masif, melakukan stimulasi sumur, sampai pengerahan teknologi canggih biar lifting makin ngebut. Tercapai?

Also Read:

Sama-Sama Kena Tarif Trump, Indonesia dan Inggris Kompak dalam EGP

“Alhamdulillah, target kita hari ini, itu mencapai 605,3 ribu barel,” ujar Bahlil pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Bahlil menguraikan, angka lifting minyak sebesar 605,3 ribu barel per hari (Thousand Barrels of Oil Per Day/MBOPD), atau 100,05 persen dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Sementara rata-rata lifting gas bumi tahun 2025 mencapai 951,8 ribu barel per hari (Thousand Barrels of Oil Equivalent Per Day/MBOEPD), masih di bawah target APBN sebesar 1.005 ribu barel.

Also Read:

Menkeu Pimpin Sidang Sidang Hambatan PSN Onshore LNG Abadi Masela

Meski demikian, kata dia, pada tahun 2025, seluruh kebutuhan gas dipasok dari produksi gas dalam negeri, tidak ada yang berasal dari impor. Adapun dari total 5.600 Billion British Thermal Unit Per Day (BBTUD) gas bumi, sebagian besar dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik sebanyak 3.908 BBTUD atau 69 persen. Jumlah tersebut digunakan untuk kebutuhan hilirisasi dan domestik lain, seperti Bahan Bakar Gas (BBG), jaringan gas bumi (jargas), peningkatan produksi migas, ketenagalistrikan, Liquefied Natural Gas (LNG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Sisanya sebesar 1.691 BBTUD atau 31 persen diekspor.

Ia mengungkapkan, terakhir kali target lifting minyak pada APBN tercapai pada tahun 2016, mencapai 829 ribu barel per hari. Setelahnya lifting minyak mengalami penurunan sampai 580 ribu barel pada 2024 lalu.

Also Read:

Presiden Prabowo Temui Presiden Trump, Salah Satu Agendanya Penandatanganan ART

“Pertama itu kenaikan lifting kita itu di 2008, itu karena ada (Lapangan) Banyu Urip. Kemudian 2015-2016, setelah itu tidak pernah lagi lifting kita mencapai target APBN. Alhamdulillah, kali ini kita tercapai,” ucapnya.

Ke depan, lifting minyak dan gas bumi (migas) akan dibidik meningkat secara gradual pada tahun-tahun mendatang hingga 1 juta barel per hari di tahun 2030. Untuk mengakselerasi pencapaian target ini, Kementerian ESDM akan mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang kini masih dalam proses.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah strategis lain untuk meningkatkan produksi migas. Pertama, percepatan pelaksanaan eksplorasi melalui penawaran 61 wilayah kerja baru bagi pelaku usaha. Kedua, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) dan horizontal fracking untuk meningkatkan perolehan minyak. Ketiga, penyederhanaan regulasi di sektor hulu migas, termasuk evaluasi insentif dan integrasi perizinan agar proses investasi dan produksi berjalan lebih cepat dan efisien.

Also Read:

Detik-Detik Kesepakatan Tarif Indonesia-AS, Presiden Panggil Menteri Bidang Ekonomi

Capaian Sektor Lain

Selama 14 bulan memimpin Kementerian ESDM, tidak hanya lifting minyak yang menembus target ABPN 2025. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun signifikan. Kementerian ESDM mencatat PNBP mencapai Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target APBN 2025.

Also Read:

BI: GPIPS Hadir untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Capaian ini terdiri dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) mineral dan batubara (minerba), panas bumi, serta sektor lainnya, yakni dari layanan Badan Layanan Umum (BLU), iuran badan usaha hilir migas, DMO migas, kompensasi DMO Batubara, denda smelter, denda Penertiban Kawasan Hutan (PKH), jasa layanan ketenagalistrikan, museum, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), dan jasa lainnya.

“Saya harus jujur mengatakan bahwa ini kerja tim. Kerja-kerja yang membutuhkan inovasi, konsentrasi, dan totalitas. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena negara membutuhkan dana untuk bagaimana bisa membiayai program-program kerakyatan,” ujar Bahlil.

Also Read:

Hati-Hati Berhaji di Luar Kuota Resmi Pemerintah RI

Sementara dari sektor investasi, total investasi sektor ESDM mencapai US$ 31,7 miliar. Angka ini terdiri dari investasi subsektor minerba sebanyak US$ 6,7 miliar, subsektor migas US$ 18 miliar, subsektor listrik US$ 4,6 miliar, dan subsektor EBTKE US$ 2,4 miliar.

Untuk meningkatkan investasi, Bahlil menyampaikan pihaknya akan menugaskan PT PLN (Persero) untuk mendorong percepatan pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang telah disetujui dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Also Read:

Strategi Mendag Busan Hadapi Eskalasi Tantangan Perdagangan Global

Dari subsektor minerba, Kementerian ESDM mencatat total produksi batubara mencapai 790 juta ton. Dari seluruh produksi tersebut, 32 persen dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik kelistrikan dan nonkelistrikan. Sebanyak 514 juta ton atau 65,1 persen untuk diekspor, dan sisanya 22 juta ton atau 2,8 persen untuk stok dalam negeri.

Sementara bauran energi dari EBT sepanjang tahun 2025 mencapai 15,75 persen, mengalami peningkatan dari capaian tahun 2024. Capaian Total kapasitas terpasang EBT sampai Desember 2025 sebesar 15.630 MW. Tambahan kapasitas di tahun 2025, merupakan yang terbesar selama 5 tahun terakhir.

Also Read:

Presiden Lantik Anggota DEN Periode 2026-2030, Berikut Strukturnya

Secara rinci realisasi kapasitas pembangkit EBT dari hidro sebesar 7.587 MW, bioenergi 3.148 MW, panas bumi 2.744 MW, surya 1.494 MW, gasifikasi batubara 450 MW, angin 152 MW, sampah 36 MW, dan lainnya sebanyak 18 MW.

Kementerian ESDM juga mewajibkan implementasi kebijakan B40, yang merupakan bahan bakar nabati (BBN) campuran 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar. Pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025. Mandatori ini juga mampu menurunkan impor solar hingga 3,3 juta kL.

Disebutkan, B40 juga memberikan manfaat ekonomi berupa penghematan devisa sebesar Rp 130,21 triliun dan pengurang anemisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen, serta peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 20,43 triliun.

Also Read:

Wamenkeu: Sektor Swasta dan Masyarakat Sumbang 85 Persen Ekonomi Nasional

Dari sektor kelistrikan, konsumsi listrik perkapita masyarakat Indonesia telah mencapai 1.584 kWh atau 108,2 persen dari target 1.464 kWh. Angka ini naik dari capaian tahun sebelumnya sebesar 1.411 kWh. Kapasitas terpasang pembangkit listrik di tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebanyak 7 gigawatt (GW) dari tahun 2024, menjadi 107,51 GW.

Untuk meningkatkan akses kelistrikan masyarakat, pemerintah melaksanakan program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Sepanjang tahun 2025, program Lisdes telah melistriki 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi. Adapun hingga 31 Desember 2025 program BPBL telah terpasang bagi 205.968 rumah tangga.

Also Read:

Kemenhut Siapkan Skema Perhutanan Sosial untuk Mendukung Swasembada Pangan

“Arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa sampai dengan 2029-2030, semua desa-desa atau dusun-dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400, harus semua listriknya sudah ada. Kehadiran listrik itu sebagai bentuk kehadiran sosial, dan negara harus hadir,” tegas Bahlil.

Pada periode tahun 2025, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mereformasi sektor ESDM. Pertambangan Inklusif dan Partisipatif diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No.18 Tahun 2025, Sumur Minyak Masyarakat melalui Permen ESDM No.14 Tahun 2025, Tata Kelola Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) melalui Permen ESDM No.17 Tahun 2025, dan Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Permen ESDM No.4,5 dan 10 Tahun 2025.

Tak luput, penciptaan tenaga kerja juga menjadi fokus pemerintah. Tercatat sebanyak 871.574 tenaga kerja terserap di subsektor migas, minerba, ketenagalistrikan, dan EBTKE. Bagi Bahlil, kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan ruang bagi penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. (Syarif)