Menkeu Purbaya Perkirakan Kuartal IV Ekonomi Tumbuh 5,67 Persen

Untuk 2026, pemerintah juga menyiapkan perpanjangan PPh final UMKM 0,5 persen, perpanjangan PPh 21 DTP sektor pariwisatainsentif PPh 21 DTP bagi sektor padat karya, serta tambahan diskon iuran JKK dan JKM yang menargetkan hampir 10 juta pekerja informal.

Sementara itu, 5 program penyerapan tenaga kerja akan difokuskan pada koperasi desa, replanting perkebunan rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan.

Purbaya mengungkapkan, pemerintah mengalami defisit anggaran sebesar Rp371,5 triliun (US$22,42 miliar), atau setara dengan 1,56 persen PDB, pada periode Januari hingga September, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 1,1 persen PDB. Prospek defisit untuk keseluruhan tahun 2025 tetap berada di angka 2,78 persen PDB.

Also Read:

BI: Cadangan Devisa Indonesia November 2025 Tercatat US$ 150,1 Miliar

Untuk menutupi sebagian defisit tersebut, Indonesia akan segera meluncurkan penjualan perdana obligasi dim sum (dim sum bonds), yaitu obligasi berdenominasi yuan Tiongkok yang diterbitkan di luar Tiongkok daratan.

Purbaya menyebutkan, pendapatan pemerintah selama sembilan bulan pertama tahun 2025 turun 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp1.863,3 triliun. Sementara total belanja mencapai Rp2.234,8 triliun, 0,8 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Also Read:

Komoditas Penyumbang Inflasi November 2025

“Hal ini menunjukkan anggaran tetap adaptif dan kredibel untuk menjaga keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah,” ujar Purbaya. (Rif)

Also Read:

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 di Kisaran 5,5 Persen

Also Read:

Wamenkeu: Kemenkeu Mengatur Kebijakan Fiskal: Ngumpulin dan Ngeluarin Duit Negara