Mendag Pimpin Ekspose Temuan Impor Tekstil Ilegal Senilai Rp 112,35 M

Bandung,corebusiness.co.id-Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) berhasil mengamankan produk tekstil impor yang diduga ilegal berupa 19.391 bal pakaian bekas dalam karung, atau balpres, senilai Rp112,35 miliar.

Ekspose temuan pakaian bekas tersebut dilakukan di gudang yang berlokasi di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, (19/8/2025).

Menteri Perdagangan, Budi Santoso (Busan) yang memimpin ekspose hari ini menegaskan, sinergi ini merupakan upaya pemerintah melindungi masyarakat dan menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional.

Also Read:

Danantara akan Merger 1.046 Perusahaan BUMN Menjadi 228 Perusahaan

“Hari ini, kami melakukan ekspose hasil pengawasan bersama BIN dan BAIS TNI terhadap produk tekstil impor yang diduga ilegal senilai Rp112,35 miliar. Impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah indonesia karena berpotensi mengganggu industri dalam negeri, khususnya tekstil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berpotensi membahayakan kesehatan konsumen,” ungkap Mendag Busan dalam keterangan tertulis.

Busan menyampaikan, temuan ini merupakan hasil pengawasan gabungan yang dilakukan di sebelas lokasi berbeda pada 14—15 Agustus 2025 lalu. Pakaian bekas yang diduga diimpor secara legal ini berasal dari Korea, Jepang, dan Tiongkok.

Also Read:

Presiden Prabowo Target Pendapatan Negara Tahun 2026 Rp 3.147,7 Triliun

“Sebagai tindak lanjut, 19.391 bal pakaian bekas tersebut telah diamankan. Saat ini, barang bukti sedang dalam proses pengumpulan bahan keterangan bersama BIN dan BAIS TNI,” urainya.

Busan merinci, balpres-balpres tersebut ditemukan di sejumlah gudang yang tersebar di tiga wilayah di Jawa Barat. Di Kota Bandung, ditemukan 5.130 bal dari tiga gudang dengan nilai ekonomis mencapai Rp24,75 miliar. Kemudian, di Kabupaten Bandung, ditemukan 8.061 bal dari lima gudang dengan nilai ekonomis sebesar Rp44,2 miliar. Selanjutnya, di Kota Cimahi, ditemukan 6.200 bal dari tiga gudang dengan nilai ekonomis Rp43,4 miliar.

Also Read:

Bupati Pati Sudewo: Pendemo yang Meninggal, Itu Takdir

Menurut Busan, hasil pengawasan ini merupakan temuan terbesar Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag yang berkolaborasi dengan BIN dan BAIS TNI. Temuan ini akan ditindaklanjuti melalui proses hukum untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Moga Simatupang yang turut hadir dalam ekspose, menyatakan, pakaian bekas yang diduga asal impor tersebut melanggar sejumlah peraturan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Moga menyampaikan, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan impor dapat dikenakan berbagai sanksi, baik administratif maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) jo. Pasal 166 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 jo. Pasal 61 Ayat (1) Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Also Read:

Wamenkeu: Baca Risiko Global dengan Kacamata Stabilitas Nasional

“Selanjutnya, berdasarkan Pasal 61
ayat (2) Permendag Nomor 36 Tahun 2023, sanksi terhadap barang impor yang diduga ilegal yakni dapat berupa reekspor, pemusnahan, penarikan dari distribusi, dan dapat diberlakukan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Moga.

Ia menyampaikan, saat ini Kemendag bersama BIN dan BAIS TNI masih mendalami dan memeriksa lebih lanjut agar dapat menelusuri importir balpres tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masuknya balpres ilegal ini ke Indonesia.

Also Read:

Indonesia-Peru Sepakat Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

“Kami akan memastikan proses penelusuran ini berjalan tuntas agar pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, yang juga hadir dalam ekspose, mengapresiasi Kemendag dan K/L terkait atas temuan ini. Ia berharap pemberantasan impor ilegal dapat dilakukan secara konsisten dan komprehensif demi melindungi industri dalam negeri.

Also Read:

Resmi, Ricky Perdana Gozali Jabat Deputi Gubernur BI

“Kami berharap, DPR bersama Kemendag serta kementerian dan lembaga terkait dapat terus memberantas produk-produk ilegal ini. Aparat penegak hukum juga perlu memperketat pengawasan di daerah agar peredaran barang ilegal tidak semakin meluas dan membunuh industri kecil dan menengah,” kata Darmadi.

Brigadir Jenderal Pol. Djoko Prihadi juga hadir mewakili Polri menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam menindak praktik impor ilegal.

Also Read:

Ketua FKBI Minta Presiden Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen oleh Bupati Sudewo

“Kami berkomitmen secara konsisten untuk melakukan penyelidikan, pengungkapan, dan penegakan hukum terhadap barang-barang impor ilegal. Semua bentuk pelanggaran, baik administratif maupun pidana, akan kami ungkap. Kami juga mengimbau para importir ilegal agar tidak lagi mengulangi praktik tersebut,” tegas Djoko. (FA)

Also Read:

Indonesia dan Belarus Sepakat Bentuk Joint Economic Committee untuk Kerja Sama Industri