Membenahi Standardisasi Higiene MBG agar Lebih Bermanfaat

Sertifikat Higiene

Praktisi kesehatan masyarakat, dr. Ngabila Salama, M.K.M., menyatakan, banyaknya penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan di suatu tempat, harus dikatakan kejadian luar biasa.

Ngabila menekankan, semua provider yang menjadi mitra penyedia MBG wajib memiliki sertifikat layak higiene dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat. Mereka harus memastikan semua bahan olahan sehat, bersih, sesuai standar kesehatan.

Also Read:

Realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 Sebesar Rp1.960,3 T

“Termasuk cara dan ketentuan lama penyimpanan bahan baku, suhu penyimpanan, cara pengolahan mulai tahapan mencuci, memotong, memasak, pengemasan, distribusi, menghidangkan, kebersihan alat makan yang dipakai, dan lain-lain,” jelas Kepala Seksi Pelayanan Medik & Keperawatan RSUD Taman Sari, Jakarta Pusat tersebut.

Tak hanya itu, untuk makanan yang telah diberikan, harus habis dimakan oleh siswa di sekolah, tidak boleh dibawa pulang, karena akan terkontaminasi liur, dan lebih lama waktu memakannya dari proses masak.

Also Read:

FKBI Minta Pemerintah Moratorium Pelaksanaan Program MBG

“Sebisa mungkin makanan dimasak dekat dari waktu penyajian, maksimal 3 jam, dan dipastikan hangat dan kondisi fresh,” sarannya.

Tak kalah penting, untuk memberikan pengetahuan kepada para guru dan siswa untuk mengenali bau yang tidak biasa sebelum makanan dikonsumsi. Jika ada indikasi basi dari mulai bau, warna, rasa, dan lain-lain, jangan dikonsumsi.

Also Read:

Pemerintah Gunakan Jaringan Bioskop untuk Penayangan Video Presiden Prabowo

“Jika ada kasus keracunan, sisa makanan harus disimpan dan sampel diperiksa,” imbuhnya.

Menurutnya, akan lebih baik jika provider MBG selalu menyimpan sampel masakan per harinya. Jika terjadi keracunan makanan, maka masih ada sampel masakan untuk diperiksa di laboratorium. Tujuannya untuk mengetahui apa sebenarnya patogen atau zat penyebab keracunan makanan tersebut. (Rif)

Also Read:

Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Rinciannya

Also Read:

Menperin: Pencantuman Logo TKDN Bersifat Opsional, Diserahkan kepada Industri