Komisi Percepatan Reformasi Polri Siap Tampung Aspirasi Rakyat

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar komisi ini terbuka untuk mendengar aspirasi berbagai kalangan. Tak terkecuali usulan untuk mengubah Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

“Bapak Presiden memberi pengarahan tentang apa saja yang diharapkan untuk dilakukan dan dipersiapkan oleh tim ini. Nanti secara periodik akan dilaporkan ke Bapak Presiden untuk diambil keputusan,” kata Jimly Asshiddiqie usai dilantik bersama sembilan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Karena itu, kata Jimly, tim Komisi Percepatan Reformasi Polri akan mengadakan rapat internal pertama di kantor Kepolisian RI, pada Senin, pukul 13.00 WIB.

Also Read:

Indonesia Kembali Ekspor Udang ke AS 

Jimly menyampaikan bahwa komisi ini diharapkan bekerja secepatnya, meskipun Presiden Prabowo tidak memberi batasan waktu.

“Minimal tiga bulan sudah ada laporan. Walaupun itu bisa berkembang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Also Read:

Presiden Prabowo Kritisi Pakar Berpikiran Sesat

Ia kembali menyampaikan arahan Presiden Prabowo yang sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan Presiden juga menyampaikan bukan hanya kepolisian yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang dibangun setelah reformasi pun perlu dikaji. Salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.

Tuntutan mereformasi Polri ini–terutama– puncaknya terjadi aksi demo besar-besaran di Tanah Air pada Agustus lalu. Kemudian, menyeruak suara dari tokoh-tokoh bangsa dari kelompok Gerakan Nurani Bangsa yang mengusulkan ke Presiden Prabowo untuk dibentuk tim reformasi Polri.

Also Read:

Bukan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pemerintah Hadirkan KRL Khusus Petani dan Pedagang

“Mudah-mudahan tim ini bisa (bekerja) dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang perlukan, tapi juga proses bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu diperoleh,” terang Jimly.

Presiden Prabowo, kata dia, meminta  komisi ini terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan.

“Seluruh masyarakat punya kepentingan, karena Polisi adalah milik rakyat dalam melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat,” imbuhnya.

Also Read:

Wamentan Sudaryono Bongkar Rahasia Presiden Prabowo

Dikatakan Jimly, menyoal ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja yang harus dilakukan terhadap institusi Polri,  akan dibahas bersama tim komisi.

“Kita ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja harus berakibat mengubah undang-undang (kepolisian). Tapi belum pasti,” Jimly memberi bocoran.

Also Read:

Empat Punggawa KSSK Pacu Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen pada Triwulan IV

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengungkapkan salah satu dampak dari aksi demo yang berimbas aksi kerusuhan pada Agustus lalu. Salah satu korbannya adalah rumah pribadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang dijarah massa.

“Itu kan puncak dari kemarahan publik. Itu sudah dijawab oleh Bapak Presiden dengan diangkatnya Menteri (Keuangan) baru, dengan paradigma berpikir baru. Itu satu. Kedua, Polisi. Kantor Polisi banyak yang dibakar massa. Dari kejadian itu, Presiden minta dibentuk tim Komisi Percepatan Reformasi Polri. Apanya yang harus direformasi? Itu nanti, bila perlu ya kita bikin revisi undang-undang,” tuturnya. (Gaska).

Also Read:

Kepala Badan Mutu KKP Jelaskan Prasyarat Tambahan dari FDA AS

Also Read:

Angka 8% di Topi Purbaya Curi Perhatian Publik