KEPP-OKP Sampaikan Enam Agenda Strategis Papua kepada Presiden Prabowo

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP), Velix Vernando Wangga menyampaikan enam agenda strategis pembangunan di tanah Papua kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025) sore.

Ketua KEPP-OKP, Velix Vernando Wangga mengatakan, dalam konteks Papua tidak hanya membicarakan soal ketertinggalan pembangunan, tapi juga masa depan Indonesia. Baik terkait masa depan ekonomi, energi, pangan, dan masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis.

Velix menyampaikan bahwa kepemimpinan KEPP-OKP adalah kepemimpinan kolegial. Jadi,  setiap usulan, perencanaan, hingga keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara KEPP-OKP dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di tanah Papua.

Also Read:

Presiden Lantik Anggota DEN Periode 2026-2030, Berikut Strukturnya

Valix menyebutkan, agenda yang telah disepakati bersama. Pertama, KEPP-OKP dan semua kepala daerah di Papua tetap memastikan jalannya program Quick Wins dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan dikemas lebih kontekstual kepada keaslian Papua. Kalau dari perbincanga, kami menyebutnya Asta Cita Rasa Papua, sehingga bisa memahami kearifan lokal,” kata Velix.

Also Read:

Wamenkeu: Sektor Swasta dan Masyarakat Sumbang 85 Persen Ekonomi Nasional

Dicontohkan, akan dibangun 2.572 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MGG) di Papua. KEPP-OKP dan semua kelapa daerah ingin program itu harus ada rasa Papua.

“Misalnya, dengan melibatkan pihak gereja sehingga ekonomi jemaat dan ekonomi kampung berputar. Tentu ini akan menjadi sebuah sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh, maupun pola logistik lokal di tanah Papua,” ujarnya.

Also Read:

Kemenhut Siapkan Skema Perhutanan Sosial untuk Mendukung Swasembada Pangan

Agenda kedua, pentingnya skema khusus yang menyentuh masyarakat asli Papua secara langsung. KEPP-OKP dan para kepala daerah melihat ada satu topik yang penting, yaitu merancang Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang nantinya menggunakan sumber dana Otsus dan sumber-sumber pendanaan dari K/L ditranfer langsung kepada orang asli Papua.

“Selain itu, kami ingin BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang harus universal health coverage. Terutama saudara-saudara kita para pendeta, pena tua, nelayan, buruh, yang saat ini masih terkendala membayar iuran BPJS Kesehatan. Ini harus menyentuh orang asli Papua,” imbuhnya.

Agenda ketiga, pembangunan ekonomi masyarakat asli Papua yang sesuai dengan potensi lokal dari hulu ke hilir. KEPP-OKP dan para kepala daerah telah memetakan komoditas unggulan dari setiap kabupaten dan kota. Mereka ingin memastikan satu kabupaten dan kota memiliki satu produk unggulan dalam konteks ketahanan pangan.

Also Read:

Menteri Bahlil Lahadalia Umbar Capaian Kinerja ESDM

Dalam konteks ini juga, kata Velix, ada perbincangan di internal bahwa di Papua baru ada beberapa kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Untuk mendorong pergerakan ekonomi wilayah, KEPP-OKP telah membahas dengan para kepala daerah mewacanakan penambahan kawasan ekonomi strategis.

“Selain di Sorong, nanti ada juga di Biak untuk menjadi pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik. Kemudian di Pegunungan Bintang, di Merauke, dan Kaimana, sehingga menjadi pergerakan ekonomi baik di rusuk, di tengah, di pesisir utara maupun selatan. Termasuk juga muncul gagasan Free Trade Zone yang bisa mendukung investasi untuk masa depan Indonesia,” paparnya.

Also Read:

Pemerintah Telah Mencairkan Dana Darurat Bencana Rp 268 Miliar

Agenda keempat, aspek tata Kelola otonomi khusus dan Papua Tanah Damai. Dalam konteks ini, dibutuhkan penguatan-penguatan kapasitas aparatur.

Selain itu, Velix juga menyampaikan postur PAD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota masih rendah. KEPP-OKP telah berbincang dengan para kepala daerah terkait upaya untuk mendongkrak iklim investasi. Karena itu, perlu regulasi khusus untuk bisa mendukung penggalian potensi-potensi daerah sehingga memberikan kontribusi bagi PAD.

Also Read:

Butuh Informasi selama Perjalanan Nataru? Berikut Call Center dan Nomor Penting Lainnya

“Termasuk dalam konteks ini regulasi-regulasi sektoral yang mempermudah perizinan iklim investasi, baik di sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian, dan sektor lainnya,” ucapnya.

Agenda keenam, yaitu upaya Papua menuju pusat ekonomi baru di kawasan Pasifik. Dengan fokus ke percepatan konektivitas terpadu.

Also Read:

Wamen ESDM Tinjau Titik-Titik Krusial Pasokan Energi di Sumut dan Sumbar

Menurut Velix, saat ini ada beberapa investasi sudah berjalan di Papua. Seperti investasi di bidang olahraga, sudah dibangun Stadion Lukas Enembe, di bidang kesehatan dibangun Rumah Sakit Vertikal Jayapura, di bidang perhubungan dibangun Bandara Frans Kaiseipo.

“Dalam beberapa hal, sebenarnya banyak investasi sudah berjalan. Para gubernur, bupati, dan wali kota menjalankan peran-peran diplomasi kepada para investor,” pungkasnya.

Also Read:

Presiden Minta Panglima TNI dan Kapolri Tindak Aparat yang Melindungi Aktivitas Ilegal

Adapun keenam gubernur yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yaitu Gubernur Papua, Mathius Pakhiri; Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan; Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu; Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa; Gubernur Papua Pegunungan,  Jhon Tabo; dan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. (Syarif)

Also Read:

Presiden Prabowo Singgung Budaya Wisata Bencana hingga Pihak-Pihak yang Memanfaatkan Musibah di Indonesia