Agenda ketiga, pembangunan ekonomi masyarakat asli Papua yang sesuai dengan potensi lokal dari hulu ke hilir. KEPP-OKP dan para kepala daerah telah memetakan komoditas unggulan dari setiap kabupaten dan kota. Mereka ingin memastikan satu kabupaten dan kota memiliki satu produk unggulan dalam konteks ketahanan pangan.
Dalam konteks ini juga, kata Velix, ada perbincangan di internal bahwa di Papua baru ada beberapa kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Untuk mendorong pergerakan ekonomi wilayah, KEPP-OKP telah membahas dengan para kepala daerah mewacanakan penambahan kawasan ekonomi strategis.
“Selain di Sorong, nanti ada juga di Biak untuk menjadi pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik. Kemudian di Pegunungan Bintang, di Merauke, dan Kaimana, sehingga menjadi pergerakan ekonomi baik di rusuk, di tengah, di pesisir utara maupun selatan. Termasuk juga muncul gagasan Free Trade Zone yang bisa mendukung investasi untuk masa depan Indonesia,” paparnya.
Agenda keempat, aspek tata Kelola otonomi khusus dan Papua Tanah Damai. Dalam konteks ini, dibutuhkan penguatan-penguatan kapasitas aparatur.
Selain itu, Velix juga menyampaikan postur PAD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota masih rendah. KEPP-OKP telah berbincang dengan para kepala daerah terkait upaya untuk mendongkrak iklim investasi. Karena itu, perlu regulasi khusus untuk bisa mendukung penggalian potensi-potensi daerah sehingga memberikan kontribusi bagi PAD.
“Termasuk dalam konteks ini regulasi-regulasi sektoral yang mempermudah perizinan iklim investasi, baik di sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian, dan sektor lainnya,” ucapnya.
Agenda keenam, yaitu upaya Papua menuju pusat ekonomi baru di kawasan Pasifik. Dengan fokus ke percepatan konektivitas terpadu.

Menurut Velix, saat ini ada beberapa investasi sudah berjalan di Papua. Seperti investasi di bidang olahraga, sudah dibangun Stadion Lukas Enembe, di bidang kesehatan dibangun Rumah Sakit Vertikal Jayapura, di bidang perhubungan dibangun Bandara Frans Kaiseipo.
“Dalam beberapa hal, sebenarnya banyak investasi sudah berjalan. Para gubernur, bupati, dan wali kota menjalankan peran-peran diplomasi kepada para investor,” pungkasnya.
Adapun keenam gubernur yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yaitu Gubernur Papua, Mathius Pakhiri; Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan; Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu; Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa; Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo; dan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. (Syarif)