FKBI Minta Pemerintah Moratorium Pelaksanaan Program MBG

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan hampir 9 bulan. Namun, ia menyangkan program ini masih banyak persoalan di lapangan, terutama keracunan siswa, dugaan dapur fiktif, dan lain-lain.

FKBI menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian insiden keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa penerima manfaat program MBG di berbagai wilayah Indonesia.

“Tragedi ini bukan sekadar kegagalan operasional, melainkan cerminan dari lemahnya sistem perlindungan konsumen anak dalam program sosial berskala nasional,” kata Ketua FKBI, Tulus Abadi melalui keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

Also Read:

Membenahi Standardisasi Higiene MBG agar Lebih Bermanfaat

FKBI mencatat bahwa sejak awal tahun 2025, lebih dari 4.000 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan, dengan temuan kontaminasi bakteri E. coli pada beberapa sampel makanan MBG. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap tata kelola, pengawasan, dan transparansi program yang seharusnya menjadi tulang punggung pemenuhan hak dasar anak.

“Pernyataan permintaan maaf yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Jumat, 19 September 20252, adalah pernyataan yang baik. Namun, FKBI menegaskan bahwa permintaan maaf tidak dapat menjadi akhir dari tanggung jawab negara,” ujarnya.

Also Read:

Realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 Sebesar Rp1.960,3 T

Tulus menekankan, FKBI menuntut langkah konkret, sistemik, dan partisipatif untuk memastikan tragedi ini tidak terulang. Bahkan sangat urgen untuk melakukan moratorium pelaksanaan program MBG.

Temuan FKBI terkait Kegagalan Sistemik

Also Read:

Pemerintah Gunakan Jaringan Bioskop untuk Penayangan Video Presiden Prabowo

FKBI mendapatkan temuan-temuan terkait kegagalan standar keamanan pangan dalam program MBG. Pertama, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah ditemukan tidak memenuhi standar kebersihan minimum.

Also Read:

Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Rinciannya