BUMN di Antara Dualitas Komando: Kementerian BUMN dan Danantara

Jakarta,corebusiness.co.id-Founder dan Chairman Pewarta Institute, Raja Suhud Victor Hugo mengatakan, sebagai sovereign investment company, Danantara pada prinsipnya merepresentasikan arah baru pengelolaan BUMN. Masih perlukah Kementerian BUMN?

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (8/5/2024). Presiden Prabowo mengundang Rosan untuk membahas perkembangan Danantara serta arah investasi ke depan.

Dalam keterangannya, Rosan menjelaskan bahwa diskusi tersebut menekankan pada evaluasi dan asesmen terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaan Danantara. Dia menjelaskan juga terkait arahan Presiden Prabowo terhadap pemilihan para pimpinan BUMN.

Also Read:

Proyek CISEM 2 Capai 64,3 Persen: Percepat Konektivitas Gas Bumi Jawa Timur–Jawa Barat, Dorong Transformasi Energi Nasional

“Ya, karena memang kita kembali lagi yang dipilih ini kalau Bapak bilang itu yang best brain, best talent yang ada, yang berdasarkan meritokrasi ya. Jadi yang bedasarkan yang terbaik,” ujar Rosan.

Presiden Prabowo, kata Rosan, menekankan pentingnya memilih talenta terbaik yang berlandaskan semangat cinta tanah air.

Also Read:

Pasal 66 Perpres No. 46 Tahun 2025 Wajibkan Pemerintah Membeli Produk ber-TKDN

“Kalau cinta tanah air kan tidak melakukan hal-hal yang negatif ya korupsi dan yang lain-lain,” jelasnya.

Terkait kabar mengenai penundaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi BUMN non-Tbk, Rosan menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memastikan Danantara sebagai pemegang saham dapat mengawasi operasional secara baik dan benar.

“Jadi kembali lagi value creation dan Danantara kan kita juga mempunyai target-target yang dicanangkan gitu ya,” pungkasnya.

Also Read:

Gubernur Sulteng Apresiasi Program Pertanian Berkelanjutan JOB Tomori

Rosan mengungkapkan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan Presiden akan terus dilakukan secara intensif guna memastikan setiap langkah strategis Danantara sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Terpisah, Founder dan Chairman Pewarta Institute, Raja Suhud Victor Hugo menilai, instruksi Presiden Prabowo yang mewajibkan seluruh BUMN non-Tbk menunda RUPS dan aksi korporasi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian BUMN bukan sekadar urusan administratif. Ini merupakan titik balik penting yang menandai pergeseran struktur pengambilan keputusan strategis atas aset negara.

Also Read:

Menkeu Umumkan Syarat Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030

Menurut Raja Suhud, instruksi ini menyiratkan bahwa kewenangan Kementerian BUMN sebagai entitas pengelola BUMN telah dipreteli secara sistematis.

“Maka, pertanyaannya, apakah kita masih memerlukan Kementerian BUMN?” tanya Raja Suhud dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (12/5/2025).

Also Read:

Catatan Pengamat Ekonomi Energi soal Video Gibran Bicara Hilirisasi

Sebagai sovereign investment company, kata Raja Suhud, Danantara pada prinsipnya merepresentasikan arah baru pengelolaan BUMN—bukan lagi berbasis birokrasi dan kontrol administratif, melainkan berbasis nilai, portofolio, dan optimalisasi aset. Dengan kontrol atas kebijakan investasi dan intervensi strategis BUMN non-Tbk kini berada di bawah Danantara, maka Kementerian BUMN tak ubahnya menjadi lembaga yang kehilangan panggung utama.

Ia mengungkapkan, jika perubahan ini dimaksudkan untuk mendorong tata kelola yang lebih efisien dan profesional, maka langkah logis berikutnya adalah melakukan reformasi kelembagaan: evaluasi eksistensi Kementerian BUMN.

Also Read:

Geger Politik! 300 Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot, Ketua MPR Angkat Bicara

Raja Suhud menyebutkan, ada lima pertimbangan mendasar yang perlu dicermati. Pertama, terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan potensi dualisme arah kebijakan.

“BUMN yang semestinya berfokus pada transformasi bisnis kini dihadapkan pada dua ‘atasan’ yang berbeda. Hal ini bisa berimplikasi negatif pada kecepatan eksekusi dan konsistensi manajemen risiko,” terangnya.

Kedua, dari sisi anggaran, Kementerian BUMN memiliki pagu belanja sebesar Rp308 miliar pada 2024. Dalam konteks efisiensi belanja negara dan penguatan produktivitas fiskal, mempertahankan kementerian yang tidak lagi memiliki fungsi strategis utama merupakan beban yang kurang relevan.

Also Read:

PM Fiji: Kami Belajar Pembangunan dari Indonesia

Ketiga, fungsi penyelamatan BUMN yang bermasalah bisa dialihkan ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang telah memiliki mandat serta pengalaman dalam restrukturisasi.

“Dengan dukungan kerangka hukum yang diperkuat, PPA bisa menjalankan peran sebagai resolution entity yang efektif,” pungkasnya.

Also Read:

Pemerintah Tetapkan Tarif Listrik TW II 2025 Tidak Naik, Berikut Rinciannya

Keempat, penghapusan Kementerian BUMN dapat menyederhanakan jalur birokrasi BUMN, memotong waktu pengambilan keputusan, dan mengurangi biaya koordinasi vertikal—selama ini menjadi salah satu faktor penghambat reformasi korporasi negara.

Kelima, dari perspektif global, banyak negara dengan portofolio BUMN besar tidak lagi mengandalkan kementerian sebagai pengelola. Singapura dengan Temasek, Malaysia dengan Khazanah, Norwegia dengan NBIM—semuanya mempercayakan pengelolaan aset negara pada entitas investasi profesional yang independen dari birokrasi negara.

Also Read:

7.000 Orang Serbu Balai Kota Lamar Jadi Pasukan Oranye, Pramono: Saya Kaget

“Tentu, membubarkan kementerian bukan langkah sederhana. Namun di tengah dorongan reformasi kelembagaan dan kebutuhan peningkatan efisiensi fiskal, opsi ini pantas untuk didalami lebih lanjut,” imbuhnya.

Karena itu, kata dia, pemerintah perlu membuka ruang diskusi terbuka mengenai reposisi peran Kementerian BUMN dan masa depan tata kelola BUMN pasca-Danantara. Tanpa kejelasan arah dan struktur, akan memunculkan berisiko kehadiran duplikasi kerja dan ketidakpastian di level manajemen BUMN.

Also Read:

Aster Panglima TNI: TNI Tidak hanya Berpikir tentang Perang

“Yang paling berbahaya, kehilangan kesempatan untuk menata ulang pengelolaan aset negara dengan model yang lebih modern, efektif, dan profesional,” tukasnya. (Rif)