Bingung Program DME Batubara Gagal, Menkeu Buka Pintu untuk Investor

Jakarta,corebusiness.co.id-Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor atau perusahaan yang ingin membangun industri hilirisasi batubara, termasuk industri pengolahan dimethyl ether (DME) di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Menkeu Purbaya terkait kebijakan Kemenkeu akan memberlakukan tarif bea keluar (BK) terhadap komoditas batubara dan emas mulai tahun 2026 saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Purbaya melaporkan bahwa penerimaan BK tahun 2024 sebesar Rp 20,9 triliun mayoritas berasal dari komoditas nonmineral, terutama crude palm oil (CPO), sedangkan produk mineral mayoritas dari tembaga.

Also Read:

Menkeu Sebut Dua Komoditas Penyumbang Terbesar Penerimaan Negara dari Bea Keluar

“Penurunan BK dipengaruhi oleh volume produksi komoditas, kebijakan tarif BK, terutama harga komoditas,” ungkap Purbaya

Purbaya juga menyebut bahwa kontribusi pertambangan mineral dan batubara (minerba) terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) trennya mengalami penurunan. Tetapi, industrialisasi hilir, terutama logam dasar, justru meningkat secara signifikan.

Also Read:

Kepala BNPB Merinci Biaya Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

PDB industri pengolahan logam dasar tumbuh dari Rp 168 triliun (0,9 persen PDB) pada 2022 menjadi Rp 226,4 triliun (1,0 persen PDB) pada 2024, dan diperkirakan mencapai Rp 243,4 triliun pada 2025.

“Hal ini menggambarkan terjadi pergeseran struktur dari dominasi kegiatan hulu minerba menjadi hilirisasi yang memberi nilai tambah lebih tinggi,” ujarnya.

Also Read:

Mentan Instruksikan Segel dan Telusuri Pelaku Impor Beras Ilegal di Sabang.

Menurutnya, di tahun 2026, upaya optimalisasi penerimaan sektor minerba menghadapi beberapa tantangan. Seperti fluktuasi harga komoditas, inisiatif transisi energi hijau dan iklim, serta kebutuhan menjaga konsistensi penerimaan negara.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen fiskal yang relevan, seperti penerapan bea keluar atas ekspor emas dan batubara, untuk mendukung terpenuhinya pasokan bahan baku dalam negeri, mendorong hilirisasi, memperkuat tata Kelola pengawasan, dan meningkatkan penerimaan negara.

Also Read:

Noor Arifin Urai Tren Produksi Minyak dan Gas Bumi

Purbaya menargetkan pemasukan negara dari BK batubara sekitar Rp 20 triliun, dan emas Rp 3 triliun per tahun. Langkah pertama, tambahan pemasukan sebesar Rp 23 triliun ini akan dipergunakan untuk mengurangi defisit keuangan negara.

Dijelaskan, sesuai Pasal 2A UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, BK bertujuan antara lain untuk menjaga ketersediaan supply di dalam negeri dan atau menstabilkan harga komoditas. Penerapan BK memperhatikan pengembangan komoditas dari kementerian/lembaga pembina sektor. Selain itu, penerapan BK juga memperkuat ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Also Read:

Menteri Bahlil Salurkan 100 Penerima Program BPBL Pemerintah di Fakfak