Per November Defisit APBN Rp 560,3 Triliun, Menkeu Purbaya: Masih On Track

Jakarta,corebusiness.co.id–Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim defisit APBN per November 2025 sebesar Rp 560,3 triliun masih on track sesuai desain APBN 2025.

Menkeu Purbaya melaporkan, hingga 30 November 2025 realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook laporan semester (Lapsem). Pendapatan tersebut utamanya didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.903,9 triliun, dengan rincian penerimaan pajak Rp1.634,4  triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp269,4  triliun. Sementara realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 444,9 triliun.

Also Read:

Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi dari Ketentuan Target APBN

Menurut Purbaya, di tengah tekanan pada pendapatan negara, belanja negara tumbuh untuk mendukung perekonomian. Realisasi belanja negara hingga 30 November sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen terhadap outlook Lapsem.

Disebutkan, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.116,2 triliun terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 1.110,7 triliun dan belanja non-K/L Rp1.005,5 triliun. Kemudian penyaluran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 795,6 triliun.

Also Read:

Pelaku Usaha Wait and See untuk Ajukan Kredit Perbankan

“Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Desember 2025 di Jakarta, pada Kamis (18/12/2025).

Dengan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara, Purbaya menyampaikan defisit APBN tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB, masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN. Selain itu, defisit keseimbangan primer sebesar Rp 82,2 triliun menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global.

Pembiayaan Utang Negara

Also Read:

Rapat Dewan Gubernur BI Putuskan Menahan BI Rate 4,75 Persen

Untuk pembiayaan utang negara, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyampaikan, hingga 30 November 2025 telah direalisasikan Rp 614,9 triliun atau 84,06 persen dari outlook pembiayaan utang sebesar Rp 731,5 triliun, untuk menutup defisit 2,78 persen dari PDB–sesuai outlook laporan sementara (Lapsem).

“Saat ini defisit PDB sebesar 2,35 persen. Namun, sesuai dengan laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78 persen dari PDB. Jadi, defisit saat ini 2,35 persen dari PDB, itu on track, menuju desain dari APBN,” kata Suahasil.

Also Read:

BI: Cadangan Devisa Indonesia November 2025 Tercatat US$ 150,1 Miliar

Suahasil juga menyampaikan pertemuan Lapsem sebelumnya bahwa pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR untuk penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun. Angka SAL ini untuk membantu efisensi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui langkah antisipatif seperti prefunding, ketersediaan kas yang memadai, serta active cash and debt management. Termasuk penempatan dana Rp 200 triliun di perbankan umum.

Also Read:

Komoditas Penyumbang Inflasi November 2025

“Pemerintah juga secara solid bersinergi dengan Bank Indonesia melalui skema debt switching pada SBN yang diterbitkan saat Covid-19 yang telah jatuh tempo, untuk mengurangi refinancing. SBN tersebut ada yang jatuh tempo 2025, 2026, 2027, dan 2028,” imbuhnya.

Debt switching, kata dia, tidak hanya dilakukan dengan BI. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu juga melakukan skema ini dengan lembaga multilateral dan lembaga lain. (Rif).

Also Read:

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 di Kisaran 5,5 Persen

Also Read:

Wamenkeu: Kemenkeu Mengatur Kebijakan Fiskal: Ngumpulin dan Ngeluarin Duit Negara