Kepada Media Asing, Sufmi Dasco: Kemenkeu Setuju Tunjangan Reses Anggota DPR Rp 700 Juta

Jakarta,corebusiness.co.id-Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan,  setiap anggota DPR akan mendapatkan tunjangan Rp700 juta untuk setiap reses. Angka ini naik Rp 300 juta dari sebelumnya Rp 400 juta.

Hal itu dikatakan Sufmi Dasco kepada Reuters, Senin (13/10/2025). Ia mengatakan, sebanyak 580 anggota DPR di Indonesia mengambil sekitar lima kali reses per tahun.

Tunjangan tersebut, menurut Dasco, telah disetujui oleh Kementerian Keuangan pada Mei 2025, dialokasikan untuk kunjungan dan kegiatan anggota DPR di daerah pemilihan.

Also Read:

Catat! Cadangan Devisa September Indonesia hanya Cukup Membiayai 6,2 Bulan Impor dan Utang LN

“Tunjangan reses yang diberikan kepada anggota parlemen untuk mendukung pekerjaan mereka di daerah pemilihan mereka selama parlemen sedang tidak bersidang, mulai berlaku pada 3 Oktober, tepat di awal masa reses terakhir,” ujar Dasco.

Media asing ini juga melansir pandangan seorang pejabat di Indonesia terkait persetujuan kenaikan tunjangan untuk kegiatan reses, satu bulan setelah membatalkan beberapa tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR dalam upaya meredakan kemarahan publik menyusul serangkaian demonstrasi yang diwarnai kekerasan.

Also Read:

Jhon Saud Damanik S.H., Peringatkan Silvia Menjual Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris Lain bisa Berujung Pidana

Pejabat tersebut mengungkapkan, pada Agustus, ribuan mahasiswa, kelompok hak asasi manusia, dan warga sipil lainnya bergabung dalam protes menentang prioritas belanja pemerintah, termasuk kenaikan gaji anggota DPR. Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam operasi polisi.

Kekerasan yang menyebar ke 32 dari 38 provinsi di Indonesia mengakibatkan 10 orang meninggal dan setidaknya 5.000 pendemo diamankan aparat Kepolisian, menjadikan kerusuhan paling mematikan di Indonesia selama lebih dari dua dekade.

Protes bulan Agustus dipicu oleh kemarahan atas tunjangan yang diberikan kepada politisi, dengan setiap anggota DPR juga berhak atas tambahan Rp 100 juta per bulan untuk perumahan dan tunjangan lainnya.

Also Read:

Inflasi IHK September 0,21 Persen, Berikut Komoditas Penyumbang Inflasi

Setelah kerusuhan, beberapa tunjangan dihapuskan, sehingga totalnya menjadi Rp 65,5 juta.

“Meskipun Indonesia yang kaya komoditas merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Bank Dunia mengatakan puluhan juta rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan,” tulis Reuters.

Also Read:

Menkeu: Harga Jual belum Keekonomian, Pemerintah Tetap Berikan Subsidi dan Kompensasi

Dasco membela kenaikan tersebut, dengan mengatakan tunjangan terakhir didasarkan pada periode 2019-2024 dan tidak memperhitungkan kenaikan harga bahan pangan pokok dan biaya transportasi setelahnya.

“Jadi ini bukan kenaikan, melainkan kebijakan yang diputuskan oleh Sekretariat DPR setelah mempertimbangkan berbagai aspek,” ujar Dasco, seraya menambahkan bahwa angka tersebut bukan diusulkan oleh DPR, melainkan oleh Sekretariat DPR.

Also Read:

BI, OJK, dan Perbankan Merapatkan Barisan Efisiensikan Pasar Keuangan 

Dasco, yang juga merupakan politisi senior di Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa DPR sedang mengembangkan mekanisme pelaporan digital untuk memastikan transparansi, yang akan terbuka untuk publik. (Rif)

Also Read:

Menkeu Purbaya Sampaikan Konsep Ekonomi Sumitronomics