Kepada Media Asing, Sufmi Dasco: Kemenkeu Setuju Tunjangan Reses Anggota DPR Rp 700 Juta

Protes bulan Agustus dipicu oleh kemarahan atas tunjangan yang diberikan kepada politisi, dengan setiap anggota DPR juga berhak atas tambahan Rp 100 juta per bulan untuk perumahan dan tunjangan lainnya.

Setelah kerusuhan, beberapa tunjangan dihapuskan, sehingga totalnya menjadi Rp 65,5 juta.

“Meskipun Indonesia yang kaya komoditas merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Bank Dunia mengatakan puluhan juta rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan,” tulis Reuters.

Also Read:

Catat! Cadangan Devisa September Indonesia hanya Cukup Membiayai 6,2 Bulan Impor dan Utang LN

Dasco membela kenaikan tersebut, dengan mengatakan tunjangan terakhir didasarkan pada periode 2019-2024 dan tidak memperhitungkan kenaikan harga bahan pangan pokok dan biaya transportasi setelahnya.

“Jadi ini bukan kenaikan, melainkan kebijakan yang diputuskan oleh Sekretariat DPR setelah mempertimbangkan berbagai aspek,” ujar Dasco, seraya menambahkan bahwa angka tersebut bukan diusulkan oleh DPR, melainkan oleh Sekretariat DPR.

Also Read:

Jhon Saud Damanik S.H., Peringatkan Silvia Menjual Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris Lain bisa Berujung Pidana

Dasco, yang juga merupakan politisi senior di Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa DPR sedang mengembangkan mekanisme pelaporan digital untuk memastikan transparansi, yang akan terbuka untuk publik. (Rif)

Also Read:

Inflasi IHK September 0,21 Persen, Berikut Komoditas Penyumbang Inflasi

Also Read:

Menkeu: Harga Jual belum Keekonomian, Pemerintah Tetap Berikan Subsidi dan Kompensasi