Ekonom Asing Ikut Komentar Presiden Prabowo Berhentikan Sri Mulyani

Jakarta,corebusiness.co.id-Pergantian jabatan Menteri Keuangan RI mendapat sorotan para analis dan ekonom luar negeri.

Ekonom asing mengungkapkan, pencopotan mendadak Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, telah mengejutkan pasar, karena investor khawatir kredibilitas fiskal yang telah diperjuangkan dengan keras dapat terkikis oleh rencana belanja populis di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Investor global memandang Sri Mulyani, salah satu menteri keuangan terlama di Indonesia dalam tiga periode berbeda, sebagai sosok krusial bagi taruhan mereka di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Also Read:

Cadangan Devisa Indonesia Agustus 2025 Kontraksi 1,3 Miliar Dolar AS

Berita pemberhentian Sri Mulyani  menyebabkan rupiah merosot lebih dari 1 persen pada Selasa, 9 September 2025, mendorong Bank Indonesia (BI) untuk melakukan intervensi dalam upaya menstabilkan mata uang. Rupiah terakhir berada di level 16.488 per dolar AS, turun lebih dari 1 persen. Saham-saham di Bursa Efek Indonesia merosot 1,6 persen, penurunan satu hari terbesar sejak Juni 2025.

“Mulyani adalah pelindung kebijakan fiskal yang bijaksana,” kata Hasnain Malik, ahli strategi ekuitas dan geopolitik pasar berkembang di Tellimer, seperti dikutip Reuters.

Also Read:

Tok! Komisi XII DPR RI Setujui Anggaran Kementerian ESDM Rp 21,665.527.492 Triliun

Menurut Malik, kepergiannya Sri Mulyani akan memicu kekhawatiran akan pelebaran defisit di bawah kepemimpinan Prabowo yang tidak terkendali. Dan, setelah terjadinya aksi protes terhadap kebijakan pajak, kondisi ekonomi Indonesia di bawah tekanan.

Ia menilai, keputusan untuk mengganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom yang telah menjanjikan percepatan pertumbuhan, datang di saat yang sulit bagi Indonesia. Karena Indonesia sedang bergulat dengan protes dan kerusuhan yang meluas selama dua minggu.

Also Read:

BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$23,65 Miliar, Ditopang Sektor Nonmigas

Tuntutan untuk sistem perpajakan yang lebih adil telah mencuat di saat Prabowo menghadapi tantangan terbesar dalam masa kepresidenannya sejauh ini, sementara program unggulannya, yaitu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk menyediakan makanan bagi lebih dari 80 juta rakyat Indonesia, mengalami kesulitan di tahun pertamanya.

“Pertanyaan kunci bagi pasar adalah apakah Prabowo bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus,” kata Trinh Nguyen, ekonom senior untuk negara berkembang Asia di Natixis.

Also Read:

BI Sebut Kelompok Volatile Food dan Administered Prices Deflasi

“Untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis, Beliau (Mulyani) harus membuat keputusan sulit untuk memangkas pengeluaran secara agresif demi menjaga keberlanjutan fiskal,” ungkapnya.

Mereka menilai Sri Mulyani telah menuai pujian atas reformasi sistem perpajakan dan secara luas dianggap sebagai kunci di balik peningkatan kinerja fiskal Indonesia dan meraih dukungan investor.

“Persoalannya adalah bagaimana Menteri Keuangan yang baru akan membiayai program Makan Bergizi Gratis 1,5 persen dari PDB dan meningkatkan belanja untuk sektor-sektor seperti pertahanan tanpa memperlebar defisit. Bagi investor, hal itu akan menjadi perhatian utama,” ujar Nguyen.

Also Read:

Bank Indonesia Perkirakan Ekonomi Dunia Tumbuh di Bawah 3 Persen

“Nama besar” Sri Mulyani dibandingkan penggantinya, Purbaya, menimbulkan keraguan ekonom asing.

Purbaya mengatakan kepada para wartawan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan presiden “bukanlah mustahil” dan dia akan mencari cara untuk segera mendorong perekonomian, serta mendorong lebih banyak keterlibatan sektor swasta dan pemerintah.

Also Read:

BI Tidak Operasional pada 18 Agustus 2025, Bagaimana Bank Lain?

“Indonesia telah lama menerapkan disiplin fiskal yang tinggi dan dipuji karenanya. Oleh karena itu, langkah menuju defisit yang lebih agresif mungkin menjadi perhatian investor,” kata Jason De Vito, manajer portofolio utama untuk utang pasar berkembang di Federated Hermes.

Obligasi internasional Indonesia turun dan fokusnya adalah pada apakah kepergian Sri Mulyani dapat memaksa eksodus investor global.

Also Read:

Ajib Hamdani: Pertumbuhan Ekonomi Q2 2025, Paradoks Fenomena Rojali-Rohana

Reuters melansir, asing memegang kurang dari 14 persen dari surat berharga pemerintah Indonesia yang beredar, turun dari sekitar seperempat pada Desember 2020, dengan pasar obligasi berimbal hasil tinggi yang terkenal fluktuatif selama episode inflasi Indonesia yang meroket sebelumnya.

Cadangan devisa Indonesia mencapai $150,7 miliar pada akhir Agustus, turun dari $152 miliar pada bulan sebelumnya. Data dari BI pada Senin ini, menunjukkan kekuatan yang cukup bagi bank sentral Indonesia untuk mempertahankan mata uang.

Also Read:

Rekening Pasif Diblokir, YLKI Minta PPATK Jangan Persulit Konsumen

“Bank Indonesia akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kecukupan likuiditas rupiah,” kata Erwin Gunawan Hutapea, kepala manajemen moneter BI.

“Rupiah mungkin harus menanggung beban terberatnya hingga ada keyakinan yang lebih besar tentang dampak perombakan kabinet terhadap setiap perubahan prospektif dalam pengeluaran anggaran dan sumber pendanaan,” kata Aninda Mitra, kepala strategi makro Asia di BNY Investment Institute.

Also Read:

BI Perkirakan Penyaluran Kredit Baru Triwulan III Sebesar 81,71 Persen

“Pelaku pasar akan menginginkan kepastian tentang pengaturan kebijakan dan kendali fiskal yang stabil,” kata Aninda. (Rif)

Also Read:

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ini Keputusan Lengkapnya