Dirjen PHU Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 55,5 Juta, Ini Komponennya

Jakarta,corebusiness.co.id-Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan mengajukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 89.666.469,26. Sedangkan untuk jamaah haji, masing-masing dikenakan biaya Rp 55,5 juta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief mengungkapkan bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jemaah Haji 2025 Rp 55,5 juta. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan agar biaya haji 2025 sebesar Rp 65 juta.

Hal itu disampaikan Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latif dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Also Read:

Cadangan Devisa Indonesia Desember 2024 Meningkat 5,5 Miliar Dolar AS

Hilman menyampaikan bahwa kuota haji dari Indonesia sampai Senin ini, masih tetap di angka 221.000 jamaah. Terdiri dari jamaah regular 201.063 orang, di antaranya jamaah regular murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing dari Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jamaah haji khusus.

“Sampai saat ini Kementerian Agama belum mendapatkan update terkait petugas haji, saat ini masih 1 persen dari jumlah kuota yang kami terima,” kata Hilman.

Also Read:

Layanan Sistem Coretax Terganggu, Hambat Proses Daftar Ulang Wajib Pajak

Hilman menyampaikan, Kemenag telah melakukan proses seleksi penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 1197 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Jamaah Haji Tahun 1446 H/2025 M, dari beberapa maskapai penerbangan yang mengajukan maupun diundang Kemenag, ada dua maskapai yang secara administratif memenuhi syarat dan ketentuan teknis.

“Tentu Kemenag mempunyai dasar, di antaranya adalah pengalaman yang dimiliki masing-masing maskapai kemudian hal-hal terkait ontime performance. Yang hadir di RDP ada empat maskapai, di antaranya Garuda, Lion Grup, dan Saudi Airlines untuk vendor di luar negeri. Jadi, dalam negeri ada dua, Garuda dan Lion Group dan di luar negeri ada Saudi Airlines,” terangnya.

Also Read:

Kemensos Gelontorkan Rp 42 Miliar untuk 730 Titik Lumbung Sosial, Berikut Rincian Barangnya

Untuk layanan jamaah di Arab Saudi, Kemenag merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diterapkan Kerajaan Saudi. Panduannya bisa dilihat dalam E-Haj. Semua proses pengadaan dilakukan secara independen,  diawasi, dan didampingi oleh tim Inspektorat Jenderal Kemenag, serta diperiksa tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait akomodasi di Makkah, bilang Hilman, Kemenag mengedepankan aspek kelayakan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses ke Masjidil Haram. Kemenag menetapkan peraturan, setidaknya hotel yang digunakan jamaah paling jauh jaraknya 4.500 meter dari Masjidil Haram dan harus menggunakan satu kali rute bus shalawat. Sementara di Madinah, jarak hotelnya sekitar 1.000 meter dari Masjidil Haram.

Untuk layanan konsumsi, Kemenag menyediakan konsumsi untuk 27 kali makan di Madinah dan 84 kali makan selama 28 hari di Makkah. Kemudian, satu kali makan saat kedatangan di Makkah dan 16 kali makan saat berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Also Read:

Menkeu Jabarkan Penerapan PPN 12 Persen hingga Bantuan Stimulus Rp 265,6 Triliun

BPIH dan Komponen

Terkait akan ditetapkannya alokasi anggaran, Hilman menyebutkan, setelah dilakukan kajian, rasionalitas baik dari kualitas layanan dan efisiensi di sana-sini, Kemenag mengajukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 89.666.469,26.

Also Read:

Tulus Abadi: Pengaduan Konsumen Didominasi Basis Digital

Hilman lantas merinci komponen-komponen yang dibutuhkan dari kebutuhan BPIH Rp 89.666.469,26. Di antaranya komponen BPIH di Arab Saudi, dibutuhkan biaya Rp 10.175.970.243.486, terdiri dari 9 layanan akomodasi sebesar Rp 4.668.594.470.336 (Rp 23 juta per jamaah), biaya konsumsi  Rp 1.282.664.191.414 (Rp 6.379.414,37 per jamaah), dan biaya transportasi Rp 948.108.905.958 (Rp 4.715.481 per jamaah).

Komponen berikutnya layanan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebesar Rp 3.234.167.902.692 (Rp 16.850.345 per jamaah). Biaya perlindungan Rp 4.513.603.526 (Rp 22.448 per jamaah). Premi asuransi dan perlindungan lainnya sebesar Rp 18.744.447.924 (Rp 93.226 per jamaah). Pembinaan jamaah haji di Arab Saudi Rp 3.881.197.832 (Rp 19.303,24 per jamaah).

Also Read:

Bappebti Terbitkan SE Peralihan Pengawasan Derivatif ke OJK dan BI

Berikutnya, komponen biaya untuk pelayanan umum di Arab Saudi sebesar Rp 14.298.899.704 (Rp 71.116,51 per jamaah) dan pengelolaan BPIH sebesar Rp 997.770.100 (Rp 4.959 per jamaah).

“Ini adalah komponen untuk penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Sementara biaya penyelenggaraan ibadah hadi di dalam negeri sebesar Rp 7.852.639.065.492, atau masing-masing jamaah dikenakan biaya Rp 39.055.614,74,” imbuh Hilman.

Also Read:

Siap-siap! Barang dan Jasa Jenis Ini Kena Pajak 12 Persen Awal Januari 2025

Hilman menjabarkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri terdiri dari 13 komponen, yaitu layanan penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi (dicover), perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di Tanah Air, pelayanan umum di dalam negeri, dan pengelolaan BPIH. (Rif)

Also Read:

Intip Harta Kekayaan Sepuluh Miliarder Indonesia, Posisi Prajogo Pangestu Tergeser

Also Read:

Bank Indonesia: Utang Luar Negeri Pemerintah dan Swasta Turun pada Okober 2024