
Jakarta,corebusiness.co.id-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dengan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Dia menyadari bahwa pemerintah perlu memitigasi dampak dari perubahan sistem pendistribusian Liguified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram dengan lebih baik ke depan.
Selasa pagi (4/2/2025), Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia ditelepon Presiden Prabowo Subianto. Dari balik telepon, Presiden Prabowo menginstruksikan Bahlil Lahadlia bergerak cepat merespon dinamika di masyarakat akibat perubahan tata Kelola penjualan gas subsidi LPG 3 kilogram (kg).
“Saya baru saja ditelepon (Presiden Prabowo) pagi ini. Atas perintah Bapak Presiden, Beliau menegaskan bahwa LPG 3 kilogram dan subsidinya harus tepat sasaran, serta harganya terjangkau,” tutur Bahlil saat meninjau beberapa pangkalan LPG 3 kg di Jakarta dan sekitarnya, Selasa (4/2/2025).
Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo, Selasa itu juga secara lisan melalui para jurnalis Bahlil langsung mengumumkan bahwa pengecer LPG 3 kg di Indonesia, jumlahnya sekitar 375 ribu pengecer, akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini mengutarakan, dengan perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan, distribusi LPG 3 kg akan lebih terkendali. Hal ini dilakukan untuk mencegah lonjakan harga serta potensi penyalahgunaan subsidi.
“Dalam menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden, kami menaikkan status pengecer menjadi sub pangkalan. Ini bertujuan agar distribusi dapat dikontrol dengan sistem informasi dan teknologi, sehingga harga tetap terjangkau dan tidak ada penyalahgunaan,” jelasnya.
Bahlil menjelaskan mekanisme penyaluran LPG 3 kg dimulai dari PT Pertamina (Persero) kemudian didistribusikan ke agen, pangkalan, hingga ke sub pangkalan (pengecer). Sebelumnya, ketika pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Pertamina, mengeluarkan kebijakan pendistribusian gas melon hanya dapat dilakukan di tingkat pangkalan, baik dari sisi harga maupun jumlah pasokan, yang diberlakukan sejak 1 Februari 2025.
Dampak dari kebijakan baru itu membuat masyarakat panik. Masyarakat segera mencari tahu pangkalan resmi Pertamina yang menjual LPG 3 kg. Pemandangan antrean panjang di pangkalan resmi Pertamina pun tak terhindarkan, hanya untuk membeli satu tabung gas melon.
Bahlil menyadari bahwa pemerintah perlu memitigasi dampak dari perubahan sistem ini dengan lebih baik ke depan.
“Saya minta maaf jika ada antrean panjang atau kendala lainnya. Pemerintah harus objektif. Jika kami masih kurang maksimal dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, saya dengan rendah hati meminta maaf,” ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, mantan Menteri Investasi/BKPM di era pemerintahan Presiden Jokowi ini bersama jajaran Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) turun langsung ke lapangan guna memantau distribusi LPG 3 kg.
“Hari ini, saya bersama Dirut Pertamina, Pangdam, dan tim dari USPM mengecek langsung proses distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai dan distribusi berjalan lancar,” pungkasnya. (Rif)