Pokja NEPIO kembali Berubah, Bob S. Effendi: Tahun Ini Harus Terwujud

Jakarta,corebusiness.co.id-Konsultan nuklir dan cyber security, Bob S. Effendi mengatakan, target operasional pertama Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia tahun 2034 masih tercapai. Jika tahun depan pemerintah sudah menetapkan pengembang dan tapak PLTN.

Struktur Satuan Tugas Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) kembali mengalami perubahan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Eniya Listiani Dewi, baru-baru ini.

Eniya menyampaikan, dalam susunan sebelumnya terdapat 4 Kelompok Kerja (pokja), kemudian berubah 5 pokja, sekarang bertambah menjadi 6 pokja.

Also Read:

Komitmen PHE Dukung Keberlanjutan Pasokan Energi On the Track dengan Asta Cita

Eniya mengungkapkan tambahan pokja tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

“Semua lagi ditampung. Sebentar lagi saya bikin rapat lagi, mudah-mudahan segera ditetapkan,” kata Eniya.

Pembentukan NEPIO merupakan upaya pemenuhan syarat dari Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) bagi negara yang akan membangun PLTN. Penetapan NEPIO dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Also Read:

Euforia Bangun Industri Surya Korbankan Ribuan Tenaga Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan operasional pertama Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia pada paling lambat pada 2034. Target berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

Sementara itu, menurut konsultan nuklir dan cyber security, Bob S. Effendi, perubahan struktur pojka dalam NEPIO karena pembahasan yang sangat kompleks. Pemerintah juga berhati-hati dalam memastikan semua isu bisa terakomodasi.

Also Read:

PHE Fokus Akselerasi Lifting Migas, Dukung Kemandirian Energi Nasional

“Yang terpenting adalah tahun ini keputusan harus terwujud, sehingga tahun depan bisa mulai bekerja. Jika sampai tahun depan belum ada kepastian, barulah bisa disebut berlarut-larut,” kata Bob S. Effendi kepada corebusiness.co.id, Kamis (21/8/2025).

Bob berpandangan, selagi menunggu NEPIO disahkan, pemerintah terus membangun komunikasi dengan beberapa investor yang akan membangun PLTN di Indonesia.

“Jika ada pihak yang menyatakan minat membangun PLTN, maka pintunya adalah Kementerian ESDM, karena mereka yang memiliki kewenangan terhadap pembangkit listrik. Sementara kewenangan Bapeten terbatas pada aspek keselamatan, keamanan, dan pengawasan reaktor. Jadi secara sederhana, Bapeten berfokus pada reaktor, sedangkan ESDM berfokus pada pembangkit listrik,” tutur Direktur PT Xpert Synergy Solution tersebut.

Also Read:

PHE ONWJ Lanjutkan Proyek Penggantian dan Peremajaan Jalur Pipa Penyalur Bawah Laut

Untuk reaktor yang belum terbukti (not proven), kata dia, jalurnya memang harus melalui Bapeten lebih dahulu. Sedangkan untuk reaktor yang sudah terbukti (proven), prosesnya dimulai dari ESDM, baru kemudian ke Bapeten.

Bob menyebutkan beberapa hal yang perlu segera ditetapkan pemerintah untuk mengejar pembangunan dan pengoperasian PLTN tahap pertama di Indonesia. Pertama, penetapan Lokasi tapak PLTN pertama. Kedua, skema pembiayaan yang akan digunakan dalam pengadaan PLTN. Ketiga, ketentuan tarif listrik dari PLTN. Keempat, penentuan pihak yang akan membangun PLTN pertama. Kelima, segera membentuk NEPIO. (Rif)

Also Read:

Sekjen ESDM Dadan Kusdiana Bicara Tantangan dan Peluang CCS dan CCUS di Indonesia